HOLOPIS.COM, JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melontarkan kritik terhadap pernyataan Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya terkait anggaran penyelenggaraan pasar murah yang digelar pemerintah pusat di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada akhir pekan lalu.
Kritik ini muncul setelah Teddy memberikan jawaban singkat saat ditanya mengenai sumber dan besaran anggaran kegiatan tersebut oleh awak media ketika doorstop bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman. “Pokoknya ada,” ujar Teddy, yang kemudian menuai sorotan dari berbagai pihak.
– Advertisement –
Merespons hal tersebut, Direktur Keadilan Fiskal CELIOS, Media Askar Wahyudi, menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap transparansi yang seharusnya dimiliki oleh pejabat publik. Ia menegaskan bahwa pertanyaan mengenai anggaran bukanlah hal sepele, melainkan bagian penting dari akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
“Sebagai pejabat pemerintah, seharusnya tidak menyepelekan pertanyaan soal anggaran. Ini menyangkut uang publik yang wajib dipertanggungjawabkan,” ujar Media, Rabu (1/4/2026).
– Advertisement –
Menurutnya, masyarakat memiliki hak penuh untuk mengetahui asal-usul serta pengelolaan dana yang digunakan dalam kegiatan pemerintah. Ia menyebut, anggaran pasar murah tersebut bisa saja berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD, hingga dukungan sponsor dari BUMN maupun pihak swasta.
“Publik berhak tahu, apakah anggaran itu dari APBN, APBD, atau sponsor. Tanpa transparansi, kita tidak bisa memastikan pengelolaannya berjalan dengan benar,” lanjutnya.
Media juga mengingatkan bahwa minimnya keterbukaan berpotensi membuka celah penyalahgunaan anggaran. Ia menyoroti potensi terjadinya praktik mark-up harga, biaya logistik fiktif, hingga pengadaan yang tidak wajar jika tidak diawasi secara ketat.
“Tanpa transparansi, anggaran pemerintah rentan disalahgunakan. Publik tidak bisa mengecek apakah ada mark up harga, biaya logistik fiktif, atau pengadaan yang tidak wajar,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung peran Teddy yang dinilai berada di luar kewenangan teknis terkait pengelolaan anggaran kegiatan tersebut. Menurut Media, Sekretaris Kabinet tidak memiliki kompetensi langsung untuk menjelaskan detail teknis anggaran pasar murah.
“Teddy bisa jadi tidak memiliki kompetensi untuk berkomentar soal teknis anggaran acara pasar murah yang bukan merupakan tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet,” ujarnya.
CELIOS menekankan bahwa transparansi anggaran merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan terbuka kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat.
– Advertisement –