JABAR EKSPRES – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai, jika keberadaan kendaraan umum sejatinya adalah kebutuhan dasar warga, yang wajib dipenuhi oleh negara.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, sudah mulai membatasi penggunaan kendaraan dinas setiap hari sebagai langkah efisiensi energi di lingkungan pemerintahan.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk menekan konsumsi alias penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah isu krisis energi global.
Baca Juga:Dana Konsinyasi Rp190 Miliar Disorot, Ketua PN Sumedang Dituding Temui Terpidana di Lapas SukamiskinPN Sumedang Tak Kunjung Buka Berkas Pencairan Uang Konsinyasi Tol Cisumdawu, Massa Aksi Kecewa!
Pembatasan kendaraan dinas dilakukan hingga 50 persen dengan sistem pengaturan bergiliran di masing-masing perangkat daerah agar tetap menunjang kinerja ASN tanpa mengganggu pelayanan.
Selain itu, Pemkab Sumedang juga mendorong efisiensi energi melalui kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi ASN eselon IV ke bawah guna mengurangi mobilitas.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya adaptasi terhadap kondisi global, termasuk potensi kenaikan harga energi yang berdampak luas pada berbagai sektor.
Terkait hal itu, Dewan Penasihan MTI Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah perlunya fokus terhadap keberadaan transportasi publik.
Sebab, urgensinya akan semakin nyata dan sangat terasa manfaatnya, terutama saat dunia tengah dihantam krisis energi global.
“Krisis energi yang melanda mayoritas negara di dunia merupakan dampak langsung dari eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel,” katanya, Jumat (17/4/2026).
Djoko menilai, jika menilik kebijakan yang diambil membatasi konsumsi BBM dengan berbagai kebijakan, adalah negara yang transportasi umumnya buruk.
Baca Juga:Survei Kompas: 81,4 Persen Warga Bandung Optimistis, Kinerja Pemkot Tuai ApresiasiNyamar Jadi Ustadz, Polisi Bekuk Dua Pemuda Aceh dan Sita Ribuan Obat Keras di Bogor
“Pakistan melakukan pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu, memotong tunjangan BBM sebesar 50 persen selama dua bulan untuk departemen pemerintah,” bebernya.
Djoko mengungkapkan, akibat krisis energi global, Mesir diketahui telah menaikkan harga BBM secara bertahap hingga 30 persen.
India, memperketat pengendalian gas alam dan gas masak, mengurangi subsidi energi. Thailand menganjurkan pegawai negeri bekerja di rumah, membatasi penggunaan penyejuk ruangan di kantor pemerintahan, membatasi perjalanan ke luar negeri bagi pejabat pemerintah.
Vietnam, mengimbau karyawan bekerja dari rumah, membatasi penggunaan kendaraan pribadi.
Filipina, memberlakukan empat hari kerja dalam seminggu, mengurangai konsumsi BBM dan listrik semua lembaga pemerintah sebanyak 10 sampai 20 persen.