HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengungkapkan bahwa sebanyak 2,15 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya dinonaktifkan kini telah kembali aktif melalui proses reaktivasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, dari jumlah tersebut, sebanyak 305.864 orang kembali terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan (JK) yang dibiayai pemerintah pusat.
– Advertisement –
“Aktif kembali pada segmen PBI JK ada 305.864 penerima manfaat. Jadi mereka reaktivasi dan kembali jadi peserta PBI,” kata Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Selain itu, mayoritas peserta lainnya mengalami perubahan segmen kepesertaan. Sebanyak 1,4 juta orang kini menjadi penerima bantuan dari pemerintah daerah. Sementara 188.703 orang beralih menjadi peserta mandiri.
– Advertisement –
Tak hanya itu, sebanyak 57.287 orang tercatat masuk sebagai peserta dari kalangan PNS, TNI, dan Polri. Sedangkan 185.355 orang lainnya terdata sebagai pensiunan dari sektor swasta, BUMN, maupun BUMD.
Gus Ipul menegaskan bahwa reaktivasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki data kepesertaan mereka.
“Karena pada dasarnya kami tetap memberikan kesempatan untuk reaktivasi,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pengajuan reaktivasi dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti dinas sosial setempat, perangkat desa, maupun kanal lain yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa peserta BPJS PBI yang sempat dinonaktifkan pada Februari lalu masih tetap bisa mengakses layanan kesehatan hingga April ini.
Hal tersebut diberikan sebagai masa transisi sambil pemerintah melakukan validasi data secara menyeluruh.
“Jadi ini (akses layanan kesehatan) tetap bisa dilakukan, tapi di dalam tiga bulan ini diharapkan ada refreshing dari data oleh teman-teman di BPS dan dibantu oleh Kemensos. Agar itu tadi, prinsip keadilan tadi terjadi,” kata Budi.
Validasi ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memastikan bahwa peserta PBI merupakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya pada kelompok desil 1 hingga 5.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap penyaluran bantuan kesehatan menjadi lebih tepat sasaran dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia
– Advertisement –