Eks Kepala BAIS : Intelijen Itu Alat, Tak Bisa Dihukum

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Soleman B Ponto menegaskan bahwa intelijen tidak bisa dihukum dan diadili. Karena intelijen bukan subyek hukum, namun hanya alat yang hanya bisa bergerak jika ada pihak yang menggerakkan.

“Intelijen hanya alat yang dimanfaatkan. Kalau ada insiden-insiden itu jangan ditanya orangnya, tapi organisasinya, komandannya. Jadi intelijen gak bisa diperiksa,” kata Soleman kepada Holopis.com dalam Seminar Intelijen : Tata Kelola Intelijen dalam Menghadapi Ketidakpastian Geopolitik dan Ancaman Asimetis yang diselenggarakan di Gedung IASTH UI lantai 5, Rabu (15/4/2026).

– Advertisement –

Sehingga ketika ada kegiatan operasi atau hasil dari kinerja intelijen, maka yang paling bertanggung jawab adalah pucuk pimpinan dari organisasinya. Jika BAIS, maka end user institusinya adalah Panglima TNI.

“Jadi yang bertanggung jawab adalah mereka yang tercatat dalam undang-undang sebagai subyek hukum. Itu yang bertanggung jawab, bukan kita orang intelijen. Kita bertanggung jawab pada bos yang suruh-suruh itu,” ujarnya.

– Advertisement –

Maka dari itu ketika berbicara rancangan undang-undang intelijen dalam perspektif hukum positif, tidak akan bisa efektif dan berjalan dengan baik. Sebab kata Soleman, regulasi tersebut tidak akan bisa menyentuh subyek intelnya.

“Undang-undang intelijen gak akan mungkin bisa berjalan karena subyek hukum ya gak jelas. Kalau mau ikat pisau, ikat aja gak akan kemana-mana kalau gak digerakkan,” terang Soleman.

Oleh sebab itu, ia menggarisbawahi agar masyarakat paham itu intelijen. Karena menurutnya selama ini masih banyak yang tak paham soal intelijen yang sebenarnya, dan bagaimana rantai komandonya.

“Jadi intelijen itu satu kesatuan. Kalau di BIN ada Kepala BIN, kalau BAIS ada Panglima TNI, kalau Baintelkam ada Kapolri. Jadi jangan sampai Presiden tanya KABAIS, bisa digantung Panglima saya,” pungkasnya

– Advertisement –