HOLOPIS.COM, JAKARTA – Tekanan publik terhadap kebijakan luar negeri Eropa kian menguat. Hal itu terlihat karena mencuatnya petisi yang dibuat warga dengan berhasil menembus lebih dari satu juta tanda tangan.
Petisi ini secara langsung mendesak Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian asosiasi dengan Israel.
– Advertisement –
Inisiatif bertajuk “Keadilan untuk Palestina” ini diluncurkan pada Januari 2026. Petisi itu dengan cepat mencatat sebagai salah satu kampanye yang mencapai ambang satu juta tanda tangan sejak mekanisme partisipasi warga diperkenalkan di Uni Eropa.
Tak hanya itu, dukungan juga telah melampaui ambang batas nasional di 10 negara anggota. Dara itu melebihi syarat minimum tujuh negara agar petisi dapat divalidasi secara resmi.
– Advertisement –
Gerakan ini dipimpin oleh Aliansi Kiri Eropa bersama jaringan organisasi masyarakat sipil dan kelompok pro-Palestina di berbagai negara.
Mereka juga menuntut penghentian Perjanjian Asosiasi Uni Eropa–Israel. Desakan itu dengan alasan dugaan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia.
“Satu juta orang telah berbicara: Uni Eropa harus sepenuhnya menangguhkan Perjanjian Asosiasinya dengan Israel – Uni Eropa harus menjunjung tinggi hukum internasional dan menghentikan keterlibatannya dengan genosida Israel,” demikian pernyataan penyelenggara yang dikutip dari Anadolu, Kamis, (15//5/2026).
Penyelenggara juga menyerukan mobilisasi lanjutan dengan target baru 1,5 juta tanda tangan. Dengan target itu karena menandakan tekanan publik diperkirakan masih akan terus meningkat.
Dalam kerangka European Citizens’ Initiative (ECI), petisi yang telah memenuhi syarat ini kini wajib diperiksa oleh Komisi Eropa. Meski demikian, secara hukum Komisi tidak diwajibkan untuk langsung mengubah kebijakan atau membuat undang-undang baru.
Namun, besarnya dukungan publik dinilai mempersempit ruang bagi Uni Eropa untuk mengabaikan tuntutan tersebut.
“Kesenjangan antara tuntutan warga Eropa dan kebijakan kepemimpinan Uni Eropa tentang Palestina terus bertambah – Uni Eropa harus bertindak,” lanjut pernyataan itu.
Isu ini menjadi semakin sensitif karena hubungan ekonomi antara Uni Eropa dan Israel sangat besar. Uni Eropa tercatat sebagai mitra dagang terbesar Israel, dengan nilai perdagangan barang mencapai sekitar €42,6 miliar pada 2024.
Ketua bersama Aliansi Kiri Eropa, Catarina Martins, turut mengkritik keras keberlanjutan kerja sama tersebut. Ia menilai, mempertahankan hubungan ekonomi di tengah situasi yang ada justru melemahkan komitmen Uni Eropa terhadap prinsip hak asasi manusia.
Sebagai informasi, Perjanjian Asosiasi Uni Eropa–Israel yang berlaku sejak 2000 memuat klausul penting terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi sebagai dasar hubungan kedua pihak.
Kini, dengan tekanan dari jutaan suara warga, Uni Eropa dihadapkan pada dilema besar: mempertahankan kepentingan ekonomi atau merespons tuntutan moral publik.
– Advertisement –