HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sidang kasus korupsi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dijadwalkan kembali berlangsung pada Minggu (13/4). Pengadilan Israel menyatakan proses hukum dilanjutkan setelah status darurat nasional resmi dicabut. Keputusan ini diambil beberapa jam setelah Israel mengakhiri status darurat yang sebelumnya diberlakukan akibat konflik dengan Iran. Selama periode tersebut, aktivitas publik seperti sekolah dan tempat kerja sempat dihentikan.
Ketegangan meningkat setelah Iran melancarkan serangan rudal balistik dan drone ke Israel, menyusul serangan udara yang dilakukan Israel bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 28 Februari. Serangan tersebut diklaim bertujuan menekan program nuklir Iran dan pengaruh militernya di kawasan.
– Advertisement –
Status darurat akhirnya dicabut pada Rabu malam setelah tidak ada laporan serangan lanjutan sejak dini hari. Meski demikian, situasi keamanan masih dinilai rapuh, terutama setelah operasi militer Israel di Lebanon yang melibatkan kelompok Hizbullah.
“Dengan dicabutnya status darurat dan sistem peradilan kembali berjalan, sidang akan dilanjutkan seperti biasa,” demikian pernyataan juru bicara pengadilan Israel, dikutip Holopis.com, Jum’at (10/4).
– Advertisement –
Sidang terhadap Netanyahu dijadwalkan berlangsung antara Minggu hingga Rabu setiap pekan. Ia menjadi perdana menteri Israel pertama yang dihadapkan pada dakwaan pidana saat masih menjabat.
Netanyahu menghadapi tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan yang diajukan pada 2019 setelah penyelidikan panjang. Ia membantah seluruh tuduhan tersebut. Proses persidangan yang dimulai sejak 2020 juga kerap mengalami penundaan karena agenda kenegaraan.
Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul dorongan agar Netanyahu mendapatkan pengampunan. Presiden AS Donald Trump diketahui mendukung permintaan tersebut kepada Presiden Israel Isaac Herzog.
Namun, pihak kepresidenan Israel menyatakan bahwa proses pengampunan harus melalui mekanisme hukum yang berlaku. Departemen terkait akan mengumpulkan pertimbangan sebelum memberikan rekomendasi kepada presiden, dan pengampunan biasanya tidak diberikan saat persidangan masih berlangsung.
Kasus hukum ini, ditambah serangan Hamas pada Oktober 2023, disebut telah memengaruhi posisi politik Netanyahu. Israel dijadwalkan menggelar pemilu pada Oktober mendatang, dengan koalisi pemerintahan saat ini diperkirakan menghadapi tantangan besar.
– Advertisement –