HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu sorotan publik. Pemerintah kini mengakui adanya celah dalam proses anggaran.
Hal itu setelah sebagian proyek tersebut ternyata sempat ‘lolos’ meski tak mendapat persetujuan penuh dari pimpinan terbaru Kementerian Keuangan.
– Advertisement –
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dirinya sempat menolak pengadaan tersebut. Namun, sebagian anggaran rupanya sudah terlanjur disetujui sebelumnya.
Purbaya mengaku terkejut saat mengetahui bahwa pengadaan motor listrik untuk program MBG tetap berjalan.
– Advertisement –
“Seingat saya, saya tanya sudah ditolak, tetapi ternyata sebagian sudah sempat lolos. Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, jadi saya nggak tahu,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Ia menduga, proses pengajuan anggaran tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat. Dengan demikian, tak sepenuhnya berada dalam kontrolnya.
Selain itu, Purbaya juga mengindikasikan adanya kemungkinan miskomunikasi di internal kementerian yang membuat kebijakan tidak sinkron.
Meski sempat terjadi ‘kecolongan’, pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak akan berlanjut.
Purbaya menegaskan bahwa untuk tahun anggaran berjalan, tidak ada lagi pengadaan motor listrik dalam program MBG.
“Saya tanya semalam, tahun ini ada nggak, nggak ada. Jadi tahun ini tidak ada lagi pembelian,” ucap Purbaya.
Keputusan ini menjadi upaya pemerintah untuk meredam polemik sekaligus menata ulang prioritas anggaran.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik memiliki tujuan operasional yang krusial.
Menurutnya, kendaraan tersebut diperlukan untuk menjangkau wilayah terpencil dalam pelaksanaan program MBG.
“Ini kan untuk menjangkau daerah-daerah yang sangat sulit, jangkau desa-desa. Ini untuk nunjang operasional,” kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4).
Dadan menambahkan realisasi mencapai sekitar 21.600 unit dari target 24.400 unit, menggunakan anggaran tahun 2025.
Pun, pihak BGN mengklaim berhasil mendapatkan harga di bawah pasar. “Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau nggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran,” ujar Dadan.
– Advertisement –