HOLOPIS.COM, JAKARTA – Isu dugaan pendanaan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kembali memanas setelah nama Jusuf Kalla alias JK ikut terseret. Namun, JK dengan tegas membantah tudingan yang menyebut dirinya mendanai pihak tertentu seperti Roy Suryo terkait polemik keaslian ijazah Joko Widodo.
Dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta, JK memastikan informasi yang beredar di berbagai platform digital tidak benar. “Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar,” kata JK dikutip pada Senin, (6/4/2026).
– Advertisement –
Ia merespons langsung isu yang menyebut dirinya mengucurkan dana hingga Rp5 miliar untuk mendukung polemik tersebut. Menurutnya, tudingan itu tak memiliki dasar dan merupakan bentuk informasi yang menyesatkan publik.
Lapor ke Bareskrim
Tak hanya membantah, JK juga mengambil langkah tegas dengan menempuh jalur hukum. Ia menyatakan akan melaporkan tudingan tersebut ke Bareskrim Polri guna meluruskan informasi yang dinilainya sebagai fitnah.
– Advertisement –
Melalui kuasa hukumnya, laporan itu direncanakan diajukan dalam waktu dekat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap maraknya informasi yang merugikan nama baiknya. Rencananya, kuasa hukum JK akan ke Bareskrim Polri pada Senin, hari ini.
Pengacara JK, Abdul Haji Talaohu, menyebut laporan tersebut kemungkinan berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik.
“Dan Pak JK tadi sudah sampaikan bahwa itu adalah fitnah, tuduhan fitnah sehingga ini harus disikapi secara serius,” ujarnya.
JK kembali menegaskan dirinya tidak pernah terlibat dalam polemik ijazah Jokowi. Baik secara langsung maupun melalui pihak lain seperti Roy Suryo maupun Rismon Sianipar.
Ia menekankan bahwa berbagai narasi yang mengaitkan dirinya dengan isu tersebut adalah tidak berdasar.
Terkait pertemuan yang sempat disorot publik di rumahnya saat bulan Ramadan, JK menjelaskan bahwa agenda tersebut murni diskusi terbuka bersama sejumlah akademisi dan profesional.
Menurutnya, pertemuan itu tidak memiliki kaitan dengan isu ijazah Jokowi. Dia bilang diskusi pertemuan itu terkait kondisi bangsa.
“Itu kan terbuka kan pembicaraan itu, terbuka sama sekali. Itu hanya saran untuk kebijakan dan itu untuk Bapak Presiden (Prabowo). Ya, Bapak Presiden (Prabowo),” jelasnya.
JK juga menambahkan bahwa para peserta hadir atas inisiatif masing-masing, bukan karena undangan khusus.
Meski mengaku enggan menanggapi isu yang dianggap ‘remeh-temeh’, JK menyebut langkah hukum diambil karena polemik ini sudah menjadi perhatian publik luas.
Ia menilai penting untuk memberikan klarifikasi sekaligus menjaga integritas dirinya di tengah derasnya arus informasi digital.
Dengan langkah ini, JK berharap polemik yang beredar dapat diluruskan secara hukum dan tidak terus berkembang menjadi disinformasi yang merugikan banyak pihak.
– Advertisement –