JAKARTA, HOLOPIS.COM – Presiden Republik Indonesia ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut menyoroti kondisi pasukan perdamaian Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Lebanon saat ini, di mana tugas mereka sebenarnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan pencipta perdamaian atau peacemaking.
Dengan pemahaman bahwa peacekeeper sebenarnya tidak dipersenjatai secara kuat, dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. Hal ini telah diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang “lebih keras” untuk sebuah “peacemaking”.
– Advertisement –
“Mereka bertugas di ‘blue line’ atau di wilayah ‘blue zone’, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau ‘war zone’,” kata SBY dalam tweetnya yang dikutip Holopis.com, Minggu (5/4/2026).
Maka dari itu, SBY menjelaskan bahwa Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Lebanon. Namun faktanya, saat ini lokasi di mana para prajurit TNI bersama UNIFIL malah berada di zona merah atau zona perang (War Zone) yang jelas tidak sesuai dengan tugas fungsi misi mereka saat ini.
– Advertisement –
“Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar ‘Blue Line’ kini sudah berada di ‘war zone’, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah,” terang SBY.
Bahkan kata SBY, saat ini dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini menurut Jenderal TNI purnawirawan itu tentu sangat berbahaya bagi “peacekeeper” karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung. Maka dari itu, ia menilai seharusnya PBB segera bertindak cepat untuk menghentikan penugasan UNIFIL di war zone tersebut dan memindahkan ke luar medan konflik antara Israel dengan Lebanon.
“Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini,” tuturnya.
Di sisi lain, SBY juga mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Baginya, PBB jangan sampai tebang pilih untuk bersikap dalam konflik besar antar negara anggotanya.
“Saya masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu. PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda,” papar SBY.
– Advertisement –