JAKARTA, HOLOPIS.COM – Presiden ke 6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan bahwa rakyat Indonesia sangat berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI yang meninggal dunia dalam tugas misi perdamaian di Lebanon Selatan.
“Indonesia berduka karena tiga prajurit yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Libanon gugur. Beberapa prajurit juga mengalami luka berat, termasuk dalam insiden ketiga kemarin, di tempat penugasan mereka,” kata SBY dalam tweetnya yang dikutip Holopis.com, Minggu (5/4/2026).
– Advertisement –
Ia mengaku sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Terlebih hal itu sangat ia rasakan ketika memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga jenazah prajurit TNI yang gugur ketika berada di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) Cengkareng, pada hari Sabtu 4 April 2026 petang kemarin.
Ketiganya adalah ; Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon. Kepada ketiganya dan keluarga para almarhum, ia ikut mengucapkan bela sungkawa yang mendalam serta bisa merasakan kepedihan dan kesedihan mereka.
– Advertisement –
“Hati saya ikut tergetar. Memang seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika tugas negara memanggil. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka; istri, anak dan orang tua yang hadir di Cengkareng semalam,” ujarnya.
Atas insiden serangan artileri oleh tentara Israel pada hari Minggu, 29 April 2026 di pos UNIFIL (The UN Interim Force in Lebanon) di Adchit Al Qusayr, Lebanon Selatan tersebut, SBY menyampaikan dukungan penuh kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mendesak PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) melakukan investigasi serius.
“Saya mendukung langkah-langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang mendesak PBB untuk melakukan investigasi secara serius, jujur dan adil. Indonesia berhak untuk itu. PBB (utamanya UNIFIL) dengan penuh rasa tanggung jawab, harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka ‘peacekeeper’ dari Indonesia itu terjadi,” tegasnya.
SBY juga menyampaikan bahwa dirinya pun paham bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Akan tetapi bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative).
“Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan,” tandas SBY.
Saran SBY untuk Pasukan Kontingen Garuda
Dalam kesempatan ini, SBY ikut menyoroti kondisi pasukan perdamaian Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Lebanon saat ini, di mana tugas mereka sebenarnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan pencipta perdamaian atau peacemaking.
Dengan pemahaman bahwa peacekeeper sebenarnya tidak dipersenjatai secara kuat, dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. Hal ini telah diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang “lebih keras” untuk sebuah “peacemaking”. Mereka bertugas di “blue line” atau di wilayah “blue zone”, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau “war zone”.
Oleh sebab itu, SBY menjelaskan bahwa Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Lebanon. Namun faktanya, saat ini lokasi di mana para prajurit TNI bersama UNIFIL malah berada di zona merah atau zona perang (War Zone) yang jelas tidak sesuai dengan tugas fungsi misi mereka saat ini.
“Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar ‘Blue Line’ kini sudah berada di ‘war zone’, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah,” terang SBY.
Bahkan kata SBY, saat ini dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini menurut Jenderal TNI purnawirawan itu tentu sangat berbahaya bagi “peacekeeper” karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung. Maka dari itu, ia menilai seharusnya PBB segera bertindak cepat untuk menghentikan penugasan UNIFIL di war zone tersebut dan memindahkan ke luar medan konflik antara Israel dengan Lebanon.
“Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini,” tuturnya.
Di sisi lain, SBY juga mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Baginya, PBB jangan sampai tebang pilih untuk bersikap dalam konflik besar antar negara anggotanya.
“Saya masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu. PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda,” papar SBY.
– Advertisement –