JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar mendapat desakan untuk tidak hanya mengandalkan pemangkasan belanja dalam menghadapi tekanan fiskal.
Aktivis Pemerhati Sosial dan Pemerintahan, Irwan Herwanto, mendorong Pemkot mulai menerapkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) dan optimalisasi aset daerah yang menganggur.
Desakan ini disampaikan menyusul struktur APBD Kota Banjar yang masih didominasi dana transfer dari pusat serta tingginya belanja pegawai.
Baca Juga:BPKPD Banjar Ungkap Skema Rasionalisasi dan Rencana Merger OPD Demi Tekan Belanja PegawaiEfisiensi Anggaran, Pemkot Banjar Kaji Merger Sejumlah OPD
Berdasarkan data yang diolah Irwan, porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjar hanya berkisar 17 hingga 22 persen. Sementara itu, dana transfer masih mendominasi hingga 74 hingga 83 persen dari total pendapatan daerah.
Irwan menilai ketergantungan fiskal terhadap pusat sangat tinggi. Ia menyoroti porsi belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50 persen, bahkan per Maret 2026 tercatat mencapai sekitar 63 persen dari APBD.
Angka ini jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
“Belanja modal yang minim mengharuskan kita mencari strategi alternatif di luar APBD. Kita tidak bisa terus mengandalkan anggaran rutin jika ingin melakukan akselerasi infrastruktur,” ujar Irwan di Banjar, Minggu (5/4/2026).
Menurut Irwan, ruang gerak pembangunan menjadi terbatas karena anggaran habis tersedot untuk belanja rutin pegawai. Oleh karena itu, ia menawarkan dua solusi utama yang dapat dijalankan Pemkot Banjar.
Solusi pertama adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Irwan mendorong Pemkot menggandeng sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur layanan publik.
Melalui skema KPBU, pemerintah dapat membangun tanpa membebani APBD secara langsung. Sektor yang dinilai prospektif antara lain transportasi seperti terminal dan jalan, pergudangan, serta jasa kesehatan seperti modernisasi rumah sakit rujukan.
Baca Juga:Dilema APBD Kota Banjar, Antara Aturan Belanja Pegawai 30 Persen dan Nasib 1.650 P3KEfisiensi Anggaran, Pemkot Banjar Kaji Merger Sejumlah OPD
Dengan skema ini, risiko konstruksi dan operasional beralih ke investor, sementara pemerintah tetap menjamin kualitas layanan bagi masyarakat.
Solusi kedua adalah optimalisasi aset daerah yang tidak termanfaatkan atau idle. Kota Banjar tercatat memiliki aset tetap senilai lebih dari Rp1,4 triliun.
Jumlah itu 10 kali lipat lebih besar dari total PAD tahunan. Namun, kontribusinya terhadap pendapatan daerah dinilai belum optimal.
Irwan mengusulkan agar aset yang menganggur dikelola dengan model bisnis baru untuk menciptakan pendapatan berulang (recurring income) bagi daerah, bukan sekadar disewakan dengan nilai rendah.