HOLOPIS.COM, MALANG – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) sekaligus ulama asal Malang Raya, Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid, mendesak keras agar kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andrie Yunus segera ditarik ke ranah Peradilan Umum. Langkah ini dinilai krusial demi menjaga marwah demokrasi dan menjamin transparansi hukum yang selama ini sulit ditembus jika melalui mekanisme peradilan militer.
Habib Syakur menegaskan bahwa public common sense atau nalar publik saat ini berada pada titik ketidakpercayaan yang tinggi terhadap independensi peradilan militer dalam menangani kasus yang melibatkan warga sipil. Menurutnya, ada kekhawatiran sistematis bahwa proses hukum di internal militer hanya akan menyentuh pelaku lapangan tanpa menyentuh akar persoalan.
– Advertisement –
”Keadilan tidak boleh eksklusif. Jika kasus Andrie Yunus dipaksakan di peradilan militer, publik akan sulit percaya bahwa aktor intelektual di balik teror ini bakal terungkap. Kita butuh transparansi peradilan umum agar semua terang benderang di depan rakyat,” ujar Habib Syakur dalam keterangannya di Malang, Sabtu (4/4/2026).
– Advertisement –
Desakan kepada Panglima TNI dan Kepala Staf Matra
Habib Syakur juga memberikan pesan terbuka kepada Panglima TNI beserta Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU). Beliau meminta para pimpinan tertinggi militer tersebut untuk tidak tinggal diam dan menunjukkan komitmen nyata dalam reformasi hukum serta perlindungan terhadap keamanan sipil.
Ia menilai keterlibatan oknum atau penggunaan pola-pola intelijen dalam teror ini harus menjadi perhatian serius lintas matra. Solidaritas terhadap Andrie Yunus, lanjut Habib Syakur, adalah bentuk perjuangan menjaga supremasi sipil dalam ekosistem demokrasi Indonesia.
”Saya mengetuk hati nurani Panglima TNI, KSAL, dan KSAU. Jangan biarkan institusi yang kita cintai ini ternoda oleh tindakan oknum. Keikutsertaan para pimpinan matra dalam menuntaskan kasus ini adalah bukti bahwa TNI benar-benar manunggal dengan rakyat, bukan justru menjadi ancaman bagi keamanan sipil,” tegasnya.
Tuntut Investigasi Total Terhadap BAIS
Lebih jauh, Habib Syakur menuntut dilakukannya investigasi total dan menyeluruh terhadap Badan Intelijen Strategis (BAIS). Desakan ini muncul menyusul dugaan adanya pola operasi teror yang terorganisir dan bersifat klandestin dalam kasus penyiraman air keras tersebut.
Ia memaparkan beberapa poin tuntutan utama, mulai dari transparansi pperasional.
Habib Syakur pun menuntut audit internal dan eksternal terhadap prosedur operasi di lingkungan BAIS yang berpotensi disalahgunakan untuk mengintimidasi warga sipil.
Di samping itu perlu adanya pemeriksaan aktor kntelektual. Ia ingin aparat penegak hukum memastikan tidak ada rantai komando yang diputus di tengah jalan demi melindungi atasan atau dalang utama.
Begitu juga soal aspek keamanan sipil. Ulama asal Malang Raya ini pun ingin agar menga benar-benar mampu menjamin bahwa instrumen intelijen negara hanya digunakan untuk kepentingan kedaulatan nasional, bukan untuk memberangus kritik atau menteror aktivis.
“Operasi teror dengan air keras ini sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Ini adalah ancaman serius bagi demokrasi kita. Jika BAIS tidak diinvestigasi secara total, maka ketakutan akan terus membayangi setiap warga negara yang berani bersuara,” tutup Habib Syakur.
– Advertisement –