JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai menggeber program revitalisasi cagar budaya pada 2026.
Pemkab Bogor akan terlebih dulu membenahi bangunan bersejarah di SDN Gunung Putri yang nantinya menjadi ruang edukatif bagi masyarakat.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya melestarikan sejarah sekaligus meningkatkan literasi generasi muda terhadap warisan budaya daerah.
Baca Juga:Dari Desa Terdampak Bencana ke Mandiri Energi, Program Pertamina Ubah Nasib WargaPuncak Diserbu! Volume Kendaraan Naik 70%, Jalur Puncak-Cianjur Padat Merayap
“Dinas Kebudayaan punya gebrakan baru, yaitu akan melakukan revitalisasi beberapa cagar budaya yang ada di Kabupaten Bogor,” ujar Rudy, Jumat (3/4/2026).
Ia menjelaskan, SDN 2 Gunung Putri dipilih sebagai lokasi pertama setelah melalui proses survei.
Kata Rudy, Pemkab Bogor akan membangun ruang kelas baru agar bangunan lama yang memiliki nilai sejarah dapat difungsikan kembali.
“Pertama SDN 2 Gunung Putri. Kita sudah survei, kita mempersiapkan ruang kelas baru, sehingga bangunan cagar budaya kita revitalisasi,” jelasnya.
Setelah direvitalisasi, bangunan tersebut rencananya akan difungsikan sebagai perpustakaan atau ruang kantor yang terintegrasi dengan lingkungan sekolah.
Rudy berharap, fasilitas ini bisa dimanfaatkan siswa dan masyarakat sebagai sarana belajar sejarah secara langsung.
“Nantinya anak-anak sekolah dan masyarakat bisa melihat secara langsung, bisa masuk secara langsung,” tuturnya.
Baca Juga:Lebaran Jadi Momen Harapan Baru, 452 Warga Binaan Lapas Garut Dapat Remisi, 2 Langsung Bebas!Pemudik Asal Bandung Meninggal Saat Singgah di Rumah Makan Sumedang
Tak hanya melakukan revitalisasi fisik, Pemkab Bogor juga akan memperkuat aspek edukasi dengan menyediakan informasi sejarah yang lebih lengkap dan ilmiah di setiap situs cagar budaya.
“Kita ingin setiap situs memiliki penjelasan yang jelas, sehingga generasi ke depan memahami sejarah secara utuh dan benar,” katanya.
Ia menilai, selama ini masih banyak informasi sejarah yang simpang siur di masyarakat. Karena itu, pemerintah ingin menghadirkan narasi yang akurat dan berbasis kajian akademis.
“Jangan sampai orang datang ke suatu tempat hanya berdasarkan cerita yang tidak jelas. Semua harus terjelaskan secara ilmiah dan akademis,” pungkasnya.