HOLOPIS.COM, JAKARTA – BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab atas perbaikan infrastruktur permukiman dan fasilitas publik lainnya, selama pemerintah daerah menyatakan status tanggap darurat bencana.
Hal itu disampaikan Kepala BNPB Letjen Suharyanto usai meninjau lokasi terdampak bencana di Bitung, Sulawesi Utara pada Jumat (3/4).
– Advertisement –
“Untuk rumah masyarakat yang rusak, akan diperbaiki oleh pemerintah. Polanya sama seperti di daerah bencana lain. Rumah rusak ringan dan sedang akan diperbaiki, sementara yang rusak berat akan diganti (pembangunan baru),” kata Suharyanto dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com.
“Mekanismenya nanti melihat pengajuan dan kemampuan fiskal daerah, jika diserahkan ke pusat, maka pusat akan ambil alih,” tegasnya.
– Advertisement –
Selain bantuan perbaikan rumah, Suharyanto juga menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah memonitor pemberian santunan bagi ahli waris korban jiwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Meskipun saat ini belum dilaporkan adanya titik pengungsian terpusat, Abdul memastikan bahwa pihaknya bersama tim gabungan akan terus melakukan asesmen lapangan secara mendalam untuk memastikan seluruh kebutuhan penyintas terpenuhi dan tidak ada area terdampak yang luput dari pantauan
Hingga Jumat (3/4), BNPB mencatat satu korban jiwa meninggal dunia dan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), telah terjadi 401 kali gempa susulan (aftershock) pascagempa utama M 7,6. Meski jumlahnya banyak, tren kekuatan gempa susulan dilaporkan terus menurun.
“Bapak Kepala BMKG menginformasikan ada 401 kali gempa susulan, namun tidak ada yang kekuatannya melebihi gempa awal. Trennya menurun. Kita akan pantau terus hingga satu minggu ke depan sampai ada rilis resmi dari BMKG mengenai aktivitas energi gempa ini,” tambahnya.
– Advertisement –