HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah mulai mengubah arah strategi pembangunan infrastruktur dengan menekan ketergantungan pada impor aspal. Langkah ini tak lepas dari meningkatnya risiko global yang memengaruhi stabilitas harga energi dan material konstruksi.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjelaskan Indonesia harus segera mempercepat pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) sebagai solusi jangka panjang menuju swasembada aspal nasional.
– Advertisement –
Kebutuhan aspal dalam negeri saat ini tercatat mencapai sekitar 1 juta ton per tahun. Angka itu diperkirakan bakal terus meningkat hingga 1,5 juta ton dalam beberapa tahun ke depan seiring masifnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Namun, di balik kebutuhan besar itu, Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar: ketergantungan tinggi pada aspal impor berbasis minyak bumi.
– Advertisement –
“Namun demikian, hampir 80 persen masih bergantung pada aspal yang berbasis pada minyak bumi yang kita impor,” kata Dody di Jakarta, Kamis, (2/4/2026).
Dody menjelaskan bahwa dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, turut memperburuk kondisi tersebut. Fluktuasi harga minyak dunia membuat biaya pembangunan infrastruktur menjadi tidak stabil.
“Situasi ini mendorong harga minyak menjadi berfluktuasi semakin tinggi dan berimbas langsung kepada sektor infrastruktur kita, khususnya pada material strategis seperti aspal,” jelas Dody.
Kondisi ini dinilai menjadi alarm keras bahwa ketergantungan pada impor bukan lagi pilihan aman bagi pembangunan jangka panjang.
Indonesia sebenarnya memiliki solusi dari dalam negeri, yakni cadangan Asbuton yang melimpah di Pulau Buton. Namun, potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
Saat ini, kontribusi Asbuton baru sekitar 4 persen dari total kebutuhan nasional—angka yang dinilai masih jauh dari ideal.
Pemerintah pun memasang target ambisius dengan meningkatkan penggunaan Asbuton hingga minimal 30 persen dalam proyek jalan nasional.
“Ini adalah sebuah peluang bagi kita untuk ke depan bisa makin berdiri sendiri di atas kaki kita sendiri,” tuturnya.
Tak hanya soal kemandirian, percepatan pemanfaatan Asbuton juga diproyeksikan membawa dampak ekonomi signifikan.
Dody menyebutkan bahwa langkah ini berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp4 triliun, sekaligus meningkatkan penerimaan pajak hampir Rp2 triliun.
“Potensi penghematan devisa negara akan mencapai sekitar Rp4 triliun, dan dengan penambahan penerimaan pajak sekitar hampir Rp2 triliun,” ujar Dody.
Lebih lanjut, pengembangan industri Asbuton diyakini mampu menciptakan nilai tambah ekonomi hingga Rp23 triliun, membuka peluang investasi, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Dengan berbagai potensi tersebut, pemerintah melihat penguatan industri Asbuton sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sektor konstruksi nasional.
– Advertisement –