JAKARTA, HOLOPIS.COM – YouTuber dan pegiat industri kreatif, Ferry Irwandi, membongkar temuan mengejutkan terkait perbedaan mencolok antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) asli milik videografer Amsal Christy Sitepu dengan hasil audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo.
Dalam unggahan video terbarunya, Ferry menyoroti munculnya istilah-istilah baru dalam hasil audit yang digunakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk menjerat Amsal. Salah satu poin yang paling krusial adalah munculnya mata anggaran “Production Design” dalam audit, padahal di RAB penyedia (Amsal) tidak ada istilah tersebut.
– Advertisement –
“Dalam RAB yang diajukan oleh penyedia itu enggak ada production design. Yang ada satu production, kedua production video design talent, dan dua hal ini berbeda,” ungkap Ferry Irwandi dalam penjelasannya di video yang dilihat Holopis.com, Kamis (2/4/2026).
Ferry mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah lembaga audit seperti Inspektorat bisa memunculkan mata anggaran baru yang nilainya mendadak disamakan dengan anggaran lain untuk memunculkan kesan adanya kerugian negara atau anggaran ganda (double budget).
– Advertisement –
“Ini aneh banget di RAB penyedianya kayak gitu, RAB penyedianya diperiksa sama Inspektorat Pemda. Tiba-tiba Inspektorat Pemda ngeluarin hasil audit dan di hasil audit itu muncul mata anggaran baru production design yang nilainya sama dengan RAB di mata anggaran production yaitu Rp9 juta,” tegas Ferry.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa kejanggalan ini diperparah dengan interpretasi ahli dari pihak kejaksaan yang mencampuradukkan tahap produksi (production) dengan pascaproduksi (post-production). Hal ini membuat item pekerjaan yang sebenarnya sah dan berbeda, dianggap sebagai duplikasi anggaran.
“Production dan production design itu dua hal yang berbeda Bapak. Dan ketika ngomong dubbing, cutting, editing, itu enggak masuk di production, itu masuknya di post-production. Jadi enggak bisa dibilang double anggaran,” tambahnya.
Ferry menilai, kejanggalan dalam hasil audit ini merupakan bentuk ketidakadilan yang nyata bagi pekerja kreatif. Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan pihak kejaksaan dalam konferensi pers baru-baru ini justru memperburuk citra penegakan hukum di mata publik.
“Bukannya memperbaiki keadaan, malah memperburuk keadaan. Kenapa demikian? Karena muncul lagi keabsurutan baru, kelucuan baru, dan kebodohan yang baru yang bikin kasus ini makin problematik dari sebelumnya,” tandas Ferry.
Oleh sebab itu, ia berharap kasus ini tidak sekadar tuntas pada putusan bebas kepada Amsal Sitepu, ia juga mendorong agar seluruh proses penanganan perkara itu berujung pada investigasi kepada Kejaksaan Negeri Karo hingga Inspektorat di Pemda Kabupaten Karo. Termasuk menelusuri dugaan mens rea (motif jahat) di dalam perkara itu.
“Ahli yang bilang dubbing, cutting, editing itu harusnya masuk dalam tahap produksi itu bukan cuma harus dicabut keahliannya, tuh harus dipenjara itu,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, publik dan komunitas kreatif di Indonesia terus memantau jalannya persidangan Amsal Sitepu. Banyak pihak berharap majelis hakim tidak terjebak dalam interpretasi audit yang dinilai janggal tersebut dan memberikan vonis bebas bagi sang videografer.
– Advertisement –