JABAR EKSPRES – Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan WFH 1 hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Aturan ini menetapkan bahwa ASN dapat bekerja dari rumah setiap hari Jumat.
Kebijakan tersebut mulai berlaku 1 April 2026 dan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital dalam sistem kerja birokrasi.
Baca Juga:Kementerian ESDM Buka Suara Usai Ramai Pembatasan BBM Pertalite 50 Liter per HariTelkom AI Center Makassar Jadi Motor Baru Inovasi Digital di Indonesia Timur
Tidak Berlaku untuk Semua, Ini Sektor yang Dikecualikan
Meski kebijakan WFH diterapkan secara nasional, tidak semua sektor dapat mengikuti aturan ini.
Pemerintah memastikan sejumlah sektor vital tetap menjalankan aktivitas kerja secara langsung di kantor atau lapangan.
Adapun sektor yang tidak termasuk kebijakan WFH 1 hari antara lain:
• Layanan kesehatan
• Keamanan
• Kebersihan
• Industri dan produksi
• Energi dan air
• Ketersediaan bahan pokok (pangan dan minuman)
• Perdagangan
• Transportasi dan logistik
• Sektor keuangan
Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas layanan publik dan aktivitas ekonomi.
Sekolah Tetap Normal, Tidak Ikut WFH
Untuk sektor pendidikan, pemerintah menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar tingkat dasar hingga menengah tetap berjalan normal secara tatap muka selama lima hari dalam sepekan.
Selain itu, aktivitas olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler juga tidak mengalami pembatasan.
Sementara itu, untuk pendidikan tinggi, khususnya mahasiswa semester 4 ke atas, sistem perkuliahan akan menyesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing institusi dan arahan Kementerian terkait.
Fokus pada ASN dan Digitalisasi Layanan
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk ASN dan tidak ditujukan bagi sektor swasta.
Baca Juga:Tingkatkan Keamanan Aset Nasabah, BRI BO Bandung Asia Afrika Hadirkan Layanan SDB dengan Privilege KhususBocoran Tampang Honda Vario 160 2026, Fitur Bakal Lebih Canggih Bak Motor Premium
Penerapan WFH setiap Jumat diharapkan dapat mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Selain mendukung digitalisasi, kebijakan ini juga memiliki beberapa tujuan lain, di antaranya:
• Mendorong fleksibilitas kerja
• Mengurangi kepadatan lalu lintas di akhir pekan kerja
• Meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan (work-life balance) ASN
Mulai Berlaku 1 April 2026
Dengan diberlakukannya kebijakan WFH 1 hari setiap Jumat, pemerintah berharap sistem kerja yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi dapat segera terwujud di lingkungan birokrasi.