HOLOPIS.COM, JAKARTA – Di tengah gejolak harga energi global yang berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DPR RI mulai melakukan langkah efisiensi internal. Namun, di balik penghematan tersebut, pemerintah memastikan pelayanan kepada anggota dewan tetap berjalan tanpa gangguan.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyampaikan kebijakan efisiensi ini merupakan respons terhadap kondisi ekonomi global, khususnya lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM).
– Advertisement –
“Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,” ujar Indra.
Indra mengatakan, ada tiga fokus utama dalam kebijakan efisiensi ini, yakni penghematan penggunaan BBM kendaraan dinas. Lalu, pengaturan penggunaan listrik di kompleks parlemen pengetatan perjalanan dinas.
– Advertisement –
Menurut Indra, langkah itu disebut sebagai bagian dari komitmen DPR dalam menjaga pengelolaan anggaran negara agar tetap akuntabel.
“Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien di tengah dinamika ekonomi global,” kata dia.
Salah satu kebijakan yang langsung diterapkan adalah pengaturan listrik di kompleks DPR. Mulai pukul 18.00 WIB, dilakukan pemadaman listrik terjadwal untuk mengurangi pemborosan energi.
Kebijakan ini diambil karena selama ini konsumsi listrik tetap tinggi meskipun aktivitas pegawai di malam hari relatif minim. Sementara, fasilitas gedung seperti lift dan sistem operasional lainnya tetap berjalan penuh.
Efisiensi juga menyasar penggunaan BBM kendaraan dinas. Setjen DPR menargetkan penghematan hingga Rp1,5 miliar per tahun melalui pembatasan operasional kendaraan dan optimalisasi sistem kontrol BBM berbasis RFID.
Tak hanya itu, opsi kerja dari rumah (WFH) pada hari Jumat juga mulai dipertimbangkan untuk mengurangi operasional bus antar-jemput pegawai.
“Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” jelas Indra.
Langkah penghematan juga diterapkan dalam kegiatan rapat. Jamuan rapat, khususnya untuk pertemuan singkat, kini ditiadakan sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
Sementara itu, perjalanan dinas akan diperketat dan dilakukan secara selektif. Kegiatan yang tidak mendesak akan dikurangi, sedangkan agenda penting tetap difasilitasi.
Pun, untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi seperti pembahasan RUU atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung tetap difasilitasi.
“Namun yang bisa dilakukan secara daring, akan kita dorong untuk dilaksanakan secara virtual,” ujar Indra.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa aktivitas DPR yang menyangkut kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas dan tidak bisa dibatasi secara kaku.
“Rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami,” katanya.
– Advertisement –