JABAR EKSPRES – Rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung kembali menjadi perhatian serius DPRD. Legislator menegaskan bahwa proyek transportasi massal tersebut tidak boleh dikerjakan setengah hati, mengingat statusnya sebagai bagian dari proyek strategis nasional.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaja, mendesak adanya koordinasi konkret antara Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, pembahasan lintas lembaga perlu segera dilakukan agar arah pembangunan BRT jelas dan terukur.
Ia mengingatkan, proyek dengan dukungan anggaran besar harus berbanding lurus dengan kualitas hasil di lapangan. “Jangan sampai pembangunan berjalan, tapi hasilnya tidak maksimal. Anggarannya besar, kualitasnya juga harus besar,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Baca Juga:Proyek BRT Dihentikan Sementara, Farhan Sebut Pembangunan Tak Cirikan PSN!Proyek BRT Bandung Raya Bergerak, Depo Leuwipanjang Mulai Dibangun
Uung menilai, tanpa perencanaan matang dan pengawasan ketat, pembangunan BRT berpotensi hanya menjadi proyek infrastruktur biasa yang tidak berdampak signifikan terhadap persoalan transportasi di Bandung. Padahal, kehadiran BRT diharapkan mampu mengurai kemacetan sekaligus mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya integrasi sistem transportasi. BRT, kata dia, tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan moda lain seperti angkot, kereta api, hingga transportasi berbasis daring. Tanpa integrasi, efektivitas BRT dinilai akan jauh dari harapan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Billy Martasandy, menilai sorotan DPRD tersebut menjadi sinyal penting agar pemerintah tidak mengulang kesalahan proyek transportasi sebelumnya.
Menurut Billy, tantangan utama pembangunan BRT di Bandung bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tata kelola dan konsistensi kebijakan. Ia menilai, selama ini banyak proyek transportasi publik yang gagal optimal karena tidak didukung perencanaan jangka panjang.
“Sering kali kita terjebak pada pembangunan fisik, tetapi lupa pada ekosistemnya. BRT itu bukan sekadar jalur dan halte, melainkan sistem layanan yang harus terintegrasi, konsisten, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Menurutnya, keterbukaan informasi akan mendorong pengawasan publik sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Selain itu, Billy mengingatkan agar pemerintah memperhatikan aspek sosial dalam pembangunan BRT. Kehadiran jalur khusus, misalnya, berpotensi berdampak pada pelaku transportasi konvensional seperti sopir angkot. Tanpa pendekatan yang inklusif, kebijakan ini dikhawatirkan memicu resistensi di lapangan.