
JABAR EKSPRES – Ancaman kekeringan di Kabupaten Tasikmalaya memasuki fase yang semakin serius.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya resmi menaikkan status menjadi siaga darurat kekeringan, menyusul mulai meluasnya dampak musim kemarau di sejumlah wilayah.
Dengan status tersebut, seluruh 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya kini berada dalam pemantauan intensif pemerintah daerah untuk mengantisipasi krisis air bersih hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
Baca Juga:KMRT Tuding Pemkab Tasikmalaya Abaikan Putusan KI Jabar, Ancam Gugat ke PTUNHUT Bhayangkara ke-80, Polres Tasikmalaya Pacu Akselerasi Pelayanan Lewat Optimalisasi Call Center 110
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Roni AKS, mengatakan penetapan status siaga darurat merupakan langkah agar pemerintah dapat bergerak lebih cepat sebelum dampak kekeringan semakin meluas.
“Saat ini sudah siaga darurat. Makanya kita pantau penuh kondisi di 39 kecamatan,” tegas Roni saat dikonfirmasi, Jumat (3/7/2026).
Status siaga darurat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat berbagai langkah penanggulangan, mulai dari pemetaan daerah rawan, penyaluran bantuan air bersih, hingga pengerahan sumber daya lintas instansi apabila kondisi terus memburuk.
Fakta di lapangan menunjukkan dampak kekeringan sudah mulai dirasakan masyarakat. Di Kecamatan Bojonggambir, ratusan warga kesulitan mendapatkan air bersih akibat menurunnya debit mata air selama musim kemarau.
Pada Rabu (1/7/2026), BPBD bersama TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Perumdam Tirta Sukapura menyalurkan bantuan air bersih ke Dusun Cipari dan Dusun Cipakat, Desa Kertanegara, serta Kampung Awilega, Desa Pedangkamulyan.
Sedikitnya 850 kepala keluarga (KK) di Desa Pedangkamulyan terdampak keterbatasan pasokan air bersih dan membutuhkan bantuan distribusi air.
BPBD memastikan koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk menghadapi potensi bencana selama musim kemarau.
Baca Juga:Sertifikasi Halal Jadi Kunci UMK Tembus Pasar Nasional hingga EksporKerja Sama Indonesia-Belarus Kian Menguat, Target Nilai Perdagangan Tembus US$500 Juta
Selain memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan yang biasanya meningkat saat cuaca panas berkepanjangan.
Roni meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari RT, RW, kepala desa hingga camat, aktif melaporkan perkembangan kondisi di wilayahnya masing-masing agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Kami berharap semua stakeholder terus memperbarui informasi kondisi di lapangan. Jika ada wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih atau muncul potensi bencana lainnya, segera laporkan sehingga penanganan bisa dilakukan secepat mungkin,” ujarnya.