JABAR EKSPRES – DPRD Kabupaten Bogor menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (1/7/2026).
Keputusan itu diambil setelah Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dua tahun berturut-turut.
Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau Jaro Ade menegaskan, capaian opini WTP menunjukkan pengelolaan keuangan daerah dinilai sesuai standar sehingga LPJ pemerintah daerah dapat diterima DPRD.
Baca Juga:KMRT Tuding Pemkab Tasikmalaya Abaikan Putusan KI Jabar, Ancam Gugat ke PTUNHUT Bhayangkara ke-80, Polres Tasikmalaya Pacu Akselerasi Pelayanan Lewat Optimalisasi Call Center 110
“Alhamdulillah kami kembali meraih opini WTP. Itu menjadi dasar LPJ Pemerintah Kabupaten Bogor diterima DPRD,” ujar Jaro Ade kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).
Meski begitu, Jaro Ade mengakui masih ada sejumlah rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti.
Pembahasannya akan dilakukan bersama DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) agar seluruh temuan dapat diselesaikan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, pemerintah daerah juga tetap berkewajiban menyelesaikan catatan lama dari hasil audit BPK pada periode sebelumnya.
Beberapa di antaranya menyangkut PT Prayoga Pertambangan Energi, RSUD Bogor Utara, aset daerah, dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta temuan lainnya.
“Semua rekomendasi itu menjadi pekerjaan rumah yang harus kami tuntaskan, penanganannya dilakukan bersama Inspektorat dan mendapat pendampingan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor,” kata Ajat.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mengapresiasi keberhasilan Pemkab Bogor mempertahankan opini WTP.
Baca Juga:Sertifikasi Halal Jadi Kunci UMK Tembus Pasar Nasional hingga EksporKerja Sama Indonesia-Belarus Kian Menguat, Target Nilai Perdagangan Tembus US$500 Juta
Namun, DPRD mengingatkan agar seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti sehingga tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari temuan yang berulang.