JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan penguatan pengawasan dana desa menyusul besarnya anggaran yang dikelola pada 2026 yang mencapai sekitar Rp1,6 triliun.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyebut dana desa tidak boleh hanya berhenti pada aspek administrasi, tetapi harus benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Uang negara sekecil apa pun harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Ini bukan soal laporan, tapi soal hasil yang dirasakan masyarakat,” ujar Ajat kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).
Baca Juga:Perbasi Kabupaten Bogor Ajak Warga Penuhi Laga Tangkas, Dukung Hornbills Ukir Sejarah Juara IBL 2026Diduga Gagal Jaga Jarak Aman, Kecelakaan Beruntun Libatkan Enam Kendaraan di Jalan Sholeh Iskandar Bogor
Ia menegaskan, besarnya APBDes di Kabupaten Bogor membuat sistem pengawasan harus diperketat, seiring tuntutan agar setiap rupiah anggaran desa berdampak langsung pada output dan outcome pembangunan.
“Kalau tata kelola tidak baik, maka hasil pembangunan juga tidak akan linier. Kita ingin yang dikelola desa ini benar-benar menghasilkan perubahan,” ucapnya.
Pemkab Bogor menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat untuk memperkuat evaluasi serta audit pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini juga melibatkan narasumber dari DPR RI, yakni Mulyadi, serta Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum.
Menurut Ajat, penguatan pengawasan ini menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan program desa tepat sasaran.
“Yang kita dorong itu bukan hanya tertib administrasi, tapi juga integritas dalam pengelolaan anggaran desa,” tegasnya.
Fokus pembahasan meliputi tata kelola keuangan desa, kaidah administrasi, hingga penguatan pengawasan agar penggunaan dana desa tidak menyimpang dari tujuan pembangunan.
Dalam evaluasi tersebut, BPKP juga memberikan apresiasi kepada sejumlah desa atas kinerja pengelolaan terbaik, termasuk kategori BUMDes terbaik, pengelolaan aset terbaik, serta pengelolaan keuangan desa terbaik.
Baca Juga:6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun, Jalan Sholeh Iskandar Bogor Sempat Tersendat BEM Se-Bogor Raya Gelar Aksi, Pemkot dan DPRD Kota Bogor Janji Kawal Tuntutan ke DPR RI
Salah satu yang mendapat perhatian adalah Desa Ciawiharahayu yang dinilai telah mencapai kategori nasional sebagai desa matang dalam pengadaan barang dan jasa.
Pemkab Bogor menekankan, penguatan pengawasan ini menjadi langkah penting untuk memastikan dana desa yang besar benar-benar memberi dampak pada pembangunan dan kesejahteraan warga.