JABAR EKSPRES – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai masih boros dan belum tepat sasaran. MTI menilai Indonesia sudah saatnya mempercepat peralihan menuju sistem transportasi publik yang lebih baik dan berkelanjutan.
Dewan Penasihat MTI, Djoko Setijowarno, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini terus dibebani persoalan pembiayaan energi yang belum kunjung terselesaikan. Salah satu pos pengeluaran terbesar adalah subsidi BBM yang kerap kali tidak memenuhi prinsip keadilan sosial.
“Besaran subsidi BBM selalu berfluktuasi setiap tahunnya,” kata Djoko kepada Jabar Ekspres, Senin (22/6/2026).
Baca Juga:Bupati Garut Warning SKPD, Evaluasi Kinerja Tak Boleh Lambat DitindaklanjutiPembangunan Sudah 90 Persen, Jembatan Darurat WIKA di Klapanunggal Bogor Ambruk
Menurutnya, anggaran subsidi energi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tingkat konsumsi BBM masyarakat.
Sebagai gambaran, realisasi subsidi BBM pada 2022 sempat melonjak hingga Rp551,2 triliun. Angka tersebut kemudian turun menjadi Rp375 triliun pada 2023 dan menyusut tajam menjadi Rp113,3 triliun pada 2024.
Namun, pada 2025 nilai subsidi kembali meningkat signifikan hingga mencapai Rp394,3 triliun, sebelum dipatok sebesar Rp210,1 triliun pada 2026.
Djoko menjelaskan, sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional dengan porsi mencapai 40 persen dari total penggunaan BBM di Indonesia.
“Namun ironisnya, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa 93 persen konsumsi BBM bersubsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat,” ujarnya.
Sementara itu, transportasi barang hanya menikmati sekitar 4 persen dari total BBM bersubsidi, sedangkan transportasi umum penumpang hanya memperoleh porsi sekitar 3 persen.
Karena itu, Djoko menilai solusi yang lebih strategis adalah mempercepat pengembangan dan pembenahan transportasi umum di berbagai daerah. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung target Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Baca Juga:Kemarau Mulai Berdampak, Lebih dari 1.200 Warga Bogor Alami Krisis Air BersihKorsleting Listrik Diduga Jadi Pemicu, Dua Rumah di Salawu Hangus Dilalap Si Jago Merah
“Salah satu indikator utama negara maju adalah sistem transportasi publik yang mapan,” jelasnya.
Dengan waktu sekitar 19 tahun menuju 2045, pemerintah dinilai perlu belajar dari keberhasilan Transjakarta yang telah beroperasi selama dua dekade dan menjadi salah satu model pengembangan transportasi publik di Indonesia.