JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan sumber pendanaan untuk Program Kerja Sama Sekolah Swasta yang akan dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kebutuhan anggaran program tersebut dapat dipenuhi melalui kebijakan pergeseran anggaran.
Dedi memastikan alokasi anggaran untuk program tersebut sudah tersedia dan tinggal menunggu proses penyesuaian.
“Sudah ada, kok. Tinggal pergeseran,” kata Dedi, Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan, di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat terdapat sejumlah pos anggaran yang dapat dialihkan, terutama dari program-program yang belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Baca Juga:Bupati Garut Warning SKPD, Evaluasi Kinerja Tak Boleh Lambat DitindaklanjutiPembangunan Sudah 90 Persen, Jembatan Darurat WIKA di Klapanunggal Bogor Ambruk
“Misalnya, bangun sekolah tapi belum ada sertifikatnya. Jadi tunda dulu, enggak boleh, nanti rawan gugatan. Itu bisa digeser dan bisa juga dirubah. Bisa digeser sekarang, kalau memang waktunya mepet, bisa digeser sekarang untuk segera dialokasikan,” jelasnya.
Menurut Dedi, mekanisme bantuan dalam program tersebut akan menggunakan skema beasiswa per siswa. Dana akan disalurkan kepada sekolah berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar dalam program.
“Jadi sistemnya kita ini beasiswa perorangan. Beasiswa perorangan, siswanya tercatat, maka dibayarkannya ke sekolah,” katanya.
Selain itu, Pemprov Jabar akan menerapkan sejumlah persyaratan bagi penerima beasiswa, salah satunya terkait perilaku siswa. Dedi menegaskan beasiswa dapat dicabut apabila siswa melakukan pelanggaran tertentu.
Pada Senin (22/6/2026), Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga kembali menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sekolah swasta yang akan terlibat dalam program tersebut.
Sebanyak 879 sekolah swasta menandatangani MoU pada kesempatan itu. Sementara secara keseluruhan terdapat 1.015 sekolah swasta yang menjadi bagian dari program kerja sama tersebut.
Bagi Dedi Mulyadi, teken MoU itu sekaligus membantah isu terkait sekolah swasta yang tak sepakat.
Baca Juga:Kemarau Mulai Berdampak, Lebih dari 1.200 Warga Bogor Alami Krisis Air BersihKorsleting Listrik Diduga Jadi Pemicu, Dua Rumah di Salawu Hangus Dilalap Si Jago Merah
“Jadi seluruh hal yang selama ini opininya yang menyatakan bahwa sekolah swasta tidak bersedia tidak terbukti, katanya. (son)