JABAR EKSPRES – Kursi kekuasaan memang empuk, namun APBD yang menopangnya ternyata sedang ringkih.
Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi kini dihadapkan pada ujian realitas yang maha berat dalam beberapa tahun ke depan, mewujudkan janji politik kepala daerah di tengah ruang fiskal yang kian “sesak” akibat gemuknya beban belanja pegawai.
Publik kini menanti, apakah duet Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana – Adhitia Yudhistira, mampu menyulap keterbatasan anggaran menjadi kesejahteraan masyarakat, atau justru menjadikan defisit sebagai alasan klasik untuk “cuci tangan.”
Baca Juga:Festival Musik dan Ekonomi Digital Jadi Mesin Pertumbuhan Baru NasionalKadin Dorong Kemitraan Strategis RI-China untuk Perkuat Industri Masa Depan
Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, mengingatkan bahwa urusan isi dompet daerah ini bukan perkara sederhana.
Di satu sisi, Pemkot wajib memberi makan ribuan aparatur, termasuk Tenaga Harian Lepas (THL) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di sisi lain, rakyat menagih janji pembangunan yang telanjur diobral saat kampanye.
“Kalau misalnya dikatakan membuang ruang fiskal, bisa jadi ada yang melihat seperti itu karena jumlah THL dan PPPK yang cukup besar,” ujar Arlan kepada Jabar Ekspres, Senin (22/6/26).
Namun, Arlan menilai menyalahkan jumlah pegawai adalah cara pandang yang malas. Kuncinya, lanjut dia, bukan pada efisiensi dengan cara memangkas, melainkan bagaimana memeras keringat para pegawai yang banyak itu agar menghasilkan kinerja yang sebanding bagi masyarakat.
Singkatnya, anggaran keluar besar, hasil kerja harus kelihatan, bukan sekadar mengisi absensi birokrasi.Kondisi fiskal Cimahi saat ini memang menuntut Pemkot untuk tidak sekadar “duduk manis” mengandalkan dana transfer pusat atau pendapatan yang itu-itu saja.
Jika tidak ada inovasi jangka pendek untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), beban belanja pegawai dipastikan akan terus menyandera ruang gerak pembangunan Cimahi di masa depan.
Konsekuensinya sudah di depan mata. Ruang anggaran untuk program-program besar dipastikan bakal menyusut. Kendati demikian, Arlan menegaskan bahwa cekak-nya anggaran tidak boleh dijadikan “kambing hitam” atau tameng bagi kepala daerah untuk mangkir dari janji-janjinya.
Baca Juga:Diduga Meleng, Pemotor Tewas dalam Kecelakaan Tunggal di Cibinong BogorBocah Main Lilin Saat Mati Lampu, 3 Rumah dan 1 Motor Ludes Terbakar di Bojonggede Bogor
“Apapun yang terjadi, sebagai janji politik, apa yang sudah disampaikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana dan Adhitia Yudhistira, harus bisa dijalankan,” tegas Arlan.