JABAR EKSPRES – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bandung menunjukkan perkembangan positif hampir satu tahun setelah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.
Selain telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan, koperasi tersebut juga mulai mencatat aktivitas usaha dengan total volume transaksi mencapai Rp9,36 miliar di Kabupaten Bandung.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Dindin Syahidin mengatakan, pembentukan KDKMP merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDKMP.
Baca Juga:Cungkil Kaca Dapur, Maling Gondol Uang dan Tablet Kasir Kafe di CibinongPemkab Tasikmalaya Siapkan Mal Pelayanan Publik, Urus KTP hingga Izin Usaha Cukup di Satu Tempat
Dalam regulasi tersebut, KDKMP diberi ruang untuk mengelola tujuh gerai usaha yang disesuaikan dengan potensi masing-masing desa, mulai dari gerai kantor, simpan pinjam, pergudangan, klinik, hingga apotek.
“Pasca dilaunching oleh Bapak Presiden tanggal 21 Juli 2025, di Kabupaten Bandung sudah 278 desa dan kelurahan minimal mempunyai satu gerai. Jadi sebetulnya semua sudah terbentuk,” kata Dindin saat ditemui di Kantornya, Kamis (18/6/2026).
Ia menjelaskan, dari 278 KDKMP yang telah terbentuk, sebanyak 113 di antaranya sudah menjalankan usaha sembako, 28 bergerak di bidang simpan pinjam, sementara sebagian lainnya mengembangkan usaha sesuai potensi lokal.
Salah satu yang berkembang adalah kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam memasok kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sudah ada 27 KDKMP yang bekerja sama dengan SPPG. Mereka menyuplai berbagai kebutuhan dapur MBG sesuai potensi dan produk yang dimiliki desa masing-masing,” ujarnya.
Menurut Dindin, keberadaan KDKMP memang dirancang sebagai agregator atau pengumpul produk-produk desa, termasuk hasil usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ia menegaskan produk UMKM yang akan masuk ke rantai pasok SPPG diarahkan melalui KDKMP di masing-masing desa.
Baca Juga:PHE Cetak Rekor Produksi 1 Juta BOEPD, Temuan Sumber Daya 1 Miliar BOE Perkuat Ketahanan Energi IndonesiaSemarak Obor Tahun Baru Islam Tetap Menyala di Perkampungan Tasikmalaya
“Kalau mereka mau menjual produknya ke SPPG, tentu ditampung terlebih dahulu di KDKMP. Karena keberadaan KDKMP ini berbasis desa,” katanya.
Selain perkembangan usaha, pelaksanaan tata kelola koperasi juga mulai berjalan. Hingga Mei 2026, sebanyak 209 KDKMP telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Dari hasil RAT tersebut, tercatat volume usaha KDKMP mencapai Rp9.369.686.000.
“Di tengah kondisi yang memang sebagian masih pesimis terhadap KDKMP, saya tetap optimistis karena faktanya sudah banyak yang berjalan. Itu bisa direkam melalui RAT sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota,” tutur Dindin.