HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah mulai melakukan penataan ulang terhadap tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dilakukan seiring semakin luasnya jangkauan program yang kini melayani sekitar 63 juta penerima manfaat melalui sekitar 28 ribu SPPG di berbagai daerah.
Fokus pembenahan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan. Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari penghentian sementara pembangunan SPPG baru, evaluasi sistem insentif, hingga penerapan sistem grading atau pengelompokan berdasarkan kinerja masing-masing SPPG.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pembenahan unit yang sudah beroperasi dibanding menambah jumlah SPPG baru.
“Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Menurut Qodari, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga tengah mengkaji ulang mekanisme pemberian insentif. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengaitkan besaran insentif dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh setiap SPPG.
– Advertisement –
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan sistem grading yang akan mengukur kualitas layanan setiap SPPG. Penilaian tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan besaran insentif yang diterima.
“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya, jadi angka insentifnya tidak akan sama,” ujar Qodari.
Dengan skema tersebut, insentif tidak lagi diberikan secara seragam. Besaran yang diterima akan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat serta hasil evaluasi kualitas layanan masing-masing SPPG.
Pengawasan Operasional Akan Diperketat
Selain penataan insentif, pemerintah juga berencana memperkuat pengawasan terhadap operasional SPPG di lapangan.
Evaluasi akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kelayakan fasilitas, pemenuhan persyaratan operasional, proses pengolahan makanan, hingga penerapan standar kebersihan dan kesehatan.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kualitas makanan yang diterima para siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya tetap terjaga.
Menurut Qodari, setelah jaringan layanan MBG berkembang cukup pesat dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah kini mengalihkan fokus pada peningkatan mutu layanan dan efisiensi program.
“Jadi fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi,” pungkasnya.
Penataan yang tengah disiapkan ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus memastikan setiap SPPG memberikan layanan yang sesuai standar bagi jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.