Ribuan Mahasiswa di Bandung Geruduk Gedung DPRD Jabar, Ini Poin Tuntutannya!  – jabarekspres.com

JABAR EKSPRES – Ribuan mahasiswa gabungan dari berbagai Universitas di Bandung, kini mulai memadati Jalan Diponegoro tepatnya depan Kantor DPRD Jabar.

Dari pantauan Jabar Ekspres di lokasi sekitar pukul, 15.30 WIB, ribuan mahasiswa lengkap dengan spanduk bertuliskan tuntutan serta almamater dari berbagai Universitas di Bandung tersebut, terus berdatangan hingga memenuhi area depan Gedung DPRD Jabar.

Salah seorang koordinator aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI Jabar, Muhammad Risaldi mengatakan bahwa aksi ini sengaja digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Indonesia saat ini.

Baca Juga:Cegah Pelajar Ikut Demo BEM UI, Forkopimcam Cariu Perketat Pengawasan di Jalur Menuju JakartaKenaikan Pertamax Picu Demo di Bandung

“Dalam aksi ini ada sekitar 23 kampus dengan jumlah masa estimasi sekitar 1.200 lebih. Ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan kami dan akumulasi kemarahan kami yang selalu menyampaikan aspirasi namun tidak didengar, dan juga akumulasi kemarahan daripada statement statement yang tidak penting oleh Prabowo sebagai presiden,” katanya saat ditemui di lokasi, Rabu, (17/6/2026).

Sementara itu, di lokasi yang sama, Keluarga Mahasiswa (KM) ITB Nahdah Nabillah menambahkan, terdapat beberapa tuntutan yang kini dibawa oleh para mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar kali ini.

Salah satu tuntutan yang paling disorotinya, yakni kata dia mengenai program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Yang pertama kami meng-higlight bagaimana langkah-langkah tanggung jawab fiskal untuk daapat memperbaiki tata kelola dan program-program yang berhubungan dengan MBG, dan juga realisasi anggaran dan pengeluaran untuk mendorong daya beli masyarakat dan juga manufaktur,” ucapnya.

Selain itu dalam tuntutannya, para mahasiswa juga menurutnya mendesak agar pemerintah Indonesia khususnya Prabowo – Gibran segera memperbaiki tata kelola progam secara akuntabilitas melalui partisipasi publik.

“Dan yang terakhir tuntutan kami adalah pemerintah perlu memperbaiki koordinasi internal dan juga membangun sistem komunikasi yang efektif. Itu tuntutan yang kami bawa hari ini,” imbuhnya. (San)

Leave a Comment