JABAR EKSPRES — Dua puluh lima tahun setelah berdiri sebagai daerah otonom, Kota Cimahi kembali menghadapi pertanyaan lama, yakni ke mana arah pembangunan kota dengan ruang yang terbatas dan persoalan yang semakin kompleks.
Pertanyaan itu menjadi salah satu pokok bahasan dalam saresehan refleksi bertajuk ‘Cimahi Kamari, Kiwari, Jeung Rek Kamana Kahareupna’ yang digelar Koalisi Masyarakat Pendukung Cimahi Otonom (KMP-CO) bersama unsur masyarakat sipil, akademisi, dan pers di Hotel Tjimahi, Jalan Jenderal H. Amir Machmud, Cimahi Tengah, Rabu, 17 Juni 2026.
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi terhadap perjalanan Cimahi sekaligus mengingatkan pemerintah kota agar tidak menjauh dari kritik publik.
Baca Juga:Suku Bunga Tinggi Gerus Minat Investasi Emas, Harga Acuan Ekspor TerkoreksiUdang Windu Jadi Penggerak Ekspor Perikanan di Indonesia, Tembus Rp173 Miliar dalam 5 Bulan
Ketua KMP-CO, H. Dedi Mulyadi, mengatakan kritik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dan bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah.
“Kita memilih jalan demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Kritik bukanlah musuh, melainkan obat penawar agar kekuasaan tidak tersesat dalam kegelapan. Pemkot tidak boleh menutup mata; akuntabilitas wajib ditingkatkan berlipat ganda,” ujar Dedi saat ditemui di lokasi.
Menurut dia, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur melalui klaim keberhasilan administratif. Pemerintah, kata dia, harus memastikan setiap kebijakan memiliki dasar data yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
KMP-CO, kata Dedi, menilai Cimahi masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Sebagai salah satu kota dengan wilayah terkecil di Jawa Barat, Cimahi disebut memiliki keterbatasan daya dukung yang membutuhkan pengelolaan pembangunan secara lebih hati-hati.
Di sektor ekonomi, Dedi menyoroti ketergantungan struktur ekonomi Cimahi terhadap industri pengolahan konvensional. Menurut dia, dominasi sektor tersebut mencapai 45,70 persen dan memiliki risiko terhadap perubahan ekonomi global karena sebagian industrinya menghadapi tekanan transformasi.
Masalah lain muncul dari sektor kesehatan. Dedi menyebut angka stunting balita masih menjadi pekerjaan rumah dengan angka 21,43 persen.
Sementara pada sektor ketenagakerjaan, ia menyoroti tingkat pengangguran terbuka yang disebut masih mendekati dua digit.
Baca Juga:Bikin Warga Resah, Pemuda di Parung Bogor Ditangkap Polisi Saat Bawa Celurit RaksasaDiduga Korsleting Listrik, Rumah-Toko Sparepart Motor di Citeureup Bogor Ludes Terbakar
“Persoalan lingkungan dan infrastruktur juga masuk dalam catatan, mulai dari indeks kualitas lingkungan hidup yang berada pada skor 50,35 hingga persoalan kemacetan dan penataan Pasar Antri,” bebernya.