JAKARTA – Direktur Environmental Parliament Watch, Ghilman Hanif, menilai berbagai kritik yang muncul terhadap kondisi ekonomi nasional dan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme koreksi dalam negara demokrasi, bukan sebagai ancaman bagi pemerintah.
Dalam analisis yang ditulisnya, Ghilman menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan di tengah tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Menurutnya, stabilitas ekonomi dan politik tidak cukup hanya diukur dari indikator makro, tetapi juga harus tercermin dari tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan negara.
“Stabilitas yang berkelanjutan lahir dari kepercayaan publik terhadap tata kelola negara, efektivitas kebijakan pemerintah, dan kemampuan negara memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab,” tulis Ghilman dalam siaran tertulisnya beberapa waktu lalu.
Ia menilai berbagai kritik yang datang dari kalangan akademisi, ekonom, mahasiswa, hingga masyarakat sipil perlu ditempatkan sebagai masukan yang konstruktif agar pembangunan nasional tetap berjalan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat.
Daya Beli Masyarakat Jadi Perhatian
Ghilman juga menyoroti kondisi daya beli masyarakat yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia mengingatkan bahwa konsumsi rumah tangga selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
– Advertisement –
Menurutnya, berbagai laporan dari pelaku usaha kecil, pedagang pasar, hingga sektor ritel menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat yang semakin berhati-hati dalam membelanjakan uangnya.
Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan indikator permukaan seperti ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya mobilitas masyarakat sebagai ukuran kesehatan ekonomi.
“Pemerintah serta para pengamat jangan hanya melihat daya beli masyarakat cukup baik, hanya dengan indikator kondisi jalan-jalan selalu macet, tempat perbelanjaan selalu ramai, atau kedai kopi selalu ramai. Bisa jadi dari keramaian tersebut itu hanya bagian dari lipstick ekonomi yang tidak baik untuk kondisi jangka panjang,” ujarnya.
Soroti Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
Dalam tulisannya, Ghilman juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa secara konsep program tersebut memiliki tujuan yang sangat baik sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun demikian, menurutnya, niat baik harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat agar tidak membuka ruang penyimpangan.
Ghilman menilai proses hukum yang saat ini berjalan terkait dugaan penyimpangan di lingkungan Badan Gizi Nasional harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.
“Penetapan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas nasional tentu menjadi peristiwa yang tidak dapat dianggap biasa,” katanya.
Ia menambahkan bahwa persoalan tersebut tidak cukup dipandang sebagai kesalahan individu semata, melainkan harus dibaca sebagai peringatan adanya kelemahan sistem yang perlu segera diperbaiki.
“Setiap penyimpangan yang terjadi dalam program strategis negara harus dibaca sebagai peringatan bahwa terdapat kelemahan sistem yang perlu diperbaiki secara menyeluruh,” ujarnya.
Karena itu, Ghilman mendorong pemerintah membuka ruang transparansi yang lebih luas kepada publik terkait pengelolaan anggaran maupun mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan program MBG.
Demokrasi Membutuhkan Ruang Kritik
Selain isu ekonomi dan tata kelola pemerintahan, Ghilman juga menyoroti maraknya kritik dan aksi mahasiswa yang muncul belakangan ini. Menurutnya, fenomena tersebut merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk terkait penggunaan APBN, kondisi ekonomi, maupun pelaksanaan program prioritas, tidak seharusnya dipersepsikan secara negatif.
“Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu mengubah kritik menjadi energi perbaikan,” tegasnya.
Menurut Ghilman, pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang anti kritik, melainkan pemerintah yang bersedia mendengar, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan berdasarkan masukan masyarakat.
Dorong Evaluasi dan Transparansi
Di akhir tulisannya, Ghilman menilai Indonesia saat ini sedang menghadapi momentum penting untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, menjaga kesehatan ekonomi nasional, dan merawat kehidupan demokrasi yang sehat.
Ia mendorong evaluasi terbuka terhadap berbagai program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, agar setiap potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
“Pada akhirnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah menghadapi kritik atau persoalan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu belajar dari setiap kesalahan, memperbaiki tata kelola, menjaga demokrasi, dan terus bergerak maju dengan semangat transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.