BPS Mulai Sensus Ekonomi 2026, KDS Jadi Responden Pertama di Kabupaten Bandung – jabarekspres.com

BPS Mulai Sensus Ekonomi 2026, KDS Jadi Responden Pertama di Kabupaten Bandung – jabarekspres.com

Jabar Ekspres – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan menjadikan Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai responden pertama.

Pendataan dilakukan langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Bandung Agus Nuwibowo bersama tim di Rumah Dinas Bupati Bandung, Selasa (16/6/2026).

Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar setiap 10 tahun sekali ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Baca Juga:Berenang di Sungai, Siswa SD Ditemukan Tewas Tenggelam di Dramaga BogorPiala Dunia Sampai ke Pelosok Desa, Mapolsek Cipatujah Jadi Arena Nobar Warga

Usai mengikuti pendataan, Dadang Supriatna menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Menurutnya, hasil sensus akan menjadi bagian dari basis data nasional yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam merancang berbagai program pembangunan, baik di tingkat daerah maupun pusat.

“Perbaikan data ini sangat diperlukan. Mudah-mudahan hasil sensus ini bisa lebih objektif dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Data tersebut nantinya akan menjadi bagian dari big data yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah,” ujar Bupati yang akrab disapa Kang DS.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi saat petugas BPS melakukan pendataan.

“Sampaikan informasi yang seakurat mungkin. Kalau kaya jangan bilang miskin, kalau miskin juga jangan bilang kaya. Artinya, data yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” katanya.

Kang DS menilai kualitas data akan sangat menentukan efektivitas program pembangunan. Dengan data yang objektif dan mutakhir, pemerintah dapat menyusun kebijakan, program, serta alokasi anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah akan berorientasi pada data yang dihasilkan BPS. Dengan data yang objektif dan terbarui, program-program yang disusun diharapkan dapat lebih tepat sasaran,” tuturnya.

Baca Juga:TK Cendekia Permata Tanamkan Kemandirian dan Asah Karakter Anak Lewat Field Trip ke Villa KancilTunjangan Guru Naik, Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya Minta Guru Pastikan Data Dapodik Valid

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bandung Agus Nuwibowo menyebut Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan data dasar yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor.

Menurut Agus, pembangunan yang efektif harus didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Leave a Comment