JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan sorotan tajam tentang keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini dijalankan oleh pemerintah pusat. Setidaknya, ada tiga catatan penting yang disampaikan oleh Mahfud, pertama adalah soal pengadaan di dalam salah satu program mercusuar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Pertama dalam pengadaan gedung itu, pembentukannya itu sendiri timbul ramai di masyarakat ini, ada ketidakberesan-ketidakberesan, pembangunannya di desa-desa, anggarannya sekian yang sampai ke desa hanya sekian, itu saya kira itu isu juga,” kata Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang dikutip Holopis.com, Rabu (17/6/2026).
Catatan kedua adalah soal konsep koperasi. Menurut Mahfud, KDMP yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran sebenarnya tidak sesuai dengan konsep Koperasi yang digagas oleh para pendiri bangsa, seperti Mohammad Hatta di awal-awal kemerdekaan Indonesia dahulu.
“Yang kedua konsep tentang koperasi itu sendiri tidak jelas, ini disebut koperasi tapi sebenarnya konsepnya kan beda dengan koperasi dalam undang-undang dasar 1945 yang dikonsepkan bersama dulu oleh para pendiri negara,” ujarnya.
Di mana menurut Mahfud, konsep koperasi sebenarnya dimodali oleh para anggota koperasi, bukan kucuran dana dari pemerintah pusat ke desa yang kemudian justru modal itu malah dianggap sebagai utang.
“Karena konsep koperasi yang aslinya itu modalnya dari bawah, lalu nanti setiap tahun dibagi hasil usahanya, sisa hasil usaha atau SHU-nya. Nah ini kan tidak nih, modalnya diserahkan dari atas (pemerintah pusat -red), di drop dari atas, lalu rakyat atau desa disuruh mengelola dalam bentuk koperasi desa itu tetapi dianggap utang,” tuturnya.
– Advertisement –
“Koperasi itu kan harus dari rakyat, setiap anggota itu mempunyai uang di situ, lalu bekerja di situ, mengolah bersama, lalu nanti dibagi hasilnya bersama sesuai dengan prestasinya,” lanjut Mahfud MD.
Pun demikian, ia tidak terlalu mempersoalkan bagian itu karena mungkin itu bagian dari kreatifitas ekonomi dari pemerintah pusat. Hanya saja dari sisi fundamental, ia tetap tak mau menganggap bahwa KDMP adalah koperasi karena tidak sesuai dengan konsep koperasi asalnya.
“Tapi oke itu kreativitas ekonomi dari pemerintah, dan menurut saya ide dasarnya koperasi desa merah putih ide dasarnya itu bagus untuk masyarakat desa, tapi saya tidak setuju kalau itu disebut koperasi. Koperasi bukan seperti itu misalnya kalau belajar dari konsep Hatta, kan bukan seperti itu, tapi oke itu mungkin manfaatnya saja yang kita inikan (sorot),” paparnya.
Ketiga adalah pengadaan kendaraan seperti truk KDMP dan secara khusus mobil pickup asal India yang didatangkan PT Agrinas Pangan Nusantara, yakni Mahindra Scorpio Pik Up.
“Soal kasus mobil Mahindra itu, itu dulu pengadaannya enggak jelas juga dan DPR tidak pernah mempersoalkan lagi. Padahal dulu begitu diumumkan itu DPR-nya ribut, begitu Pak Prabowo pulang semuanya diam dan tiba-tiba mobilnya sudah masuk ke Indonesia,” tukas Mahfud MD.
Anyepnya kasus pengadaan mobil pickup asal India tersebut menurut Mahfud MD patut untuk disoroti kembali oleh masyarakat. Sebab unitnya sudah datang ke Indonesia, namun dari sisi tata kelola keuangan negara pun, pemerintah tak kunjung transparan.
“Itu pertanggung jawabannya dari mana. Besok yang membayar uang untuk mobil Mahindra yang 104.000 mobil itu, itu yang bayar siapa, koperasi atau pemerintah. Kalau pemerintah di pemerintahnya siapa, bagian apa dan seterusnya. Itu kan sampai sekarang enggak jelas. Itu bagian dari kekeliruan dalam tata kelola keuangan negara dengan program-programnya,” ketusnya.
Oleh sebab itu, mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 tersebut berharap, Presiden Prabowo Subianto memberikan fokus pada penuntasan penanganan kasus ini sebelum 2 tahun kepemimpinannya.
“Nah, itu juga mumpung sekarang masih hangat gitu, kan sebentar lagi di bulan Oktober Pak Prabowo 2 tahun, mumpung sebelum 2 tahun lah itu semua sudah harus clear, maunya apa tuh koperasi merah putih itu, begitu,” pungkas Mahfud MD.