JABAR EKSPRES – Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FKKSMKS) Jawa Barat menyoroti secara tajam implementasi Program Sekolah Swasta Kerjasama (SSK) dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Kebijakan ini dinilai perlu dikaji secara matang agar tidak memicu polemik baru dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat maupun lingkungan pendidikan swasta.
Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Ketua FKKSMKS Jawa Barat, Acep Sundjana, menyusul hasil Diskusi Virtual yang diikuti oleh pengurus provinsi serta Ketua FKKSMKS Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada Minggu (14/6/2026).
Baca Juga:Warung Sembako Jadi Kedok Peredaran Miras, Polisi Sita 110 Botol Alkohol di Dramaga BogorDiduga Sakit, Pria di Cileungsi Bogor Ditemukan Meninggal Dunia di dalam Kamar
Menurut Acep, pada prinsipnya seluruh SMK swasta di Jawa Barat siap menerima dan menampung peserta didik yang belum lolos di sekolah negeri.
Kendati demikian, skema pembiayaan dalam Program SSK saat ini justru memicu kekhawatiran terkait aspek keadilan.
FKKSMKS Jabar menilai ada potensi ketidakadilan jika bantuan pembiayaan hanya digelontorkan bagi peserta didik yang merupakan “limpahan” dari sekolah negeri melalui skema SSK.
Sementara itu, siswa yang sejak awal memilih mendaftar di SMK swasta karena faktor domisili atau kondisi ekonomi justru luput dari perhatian.
“Lalu, bagaimana dengan siswa yang tinggal jauh dari sekolah negeri dan telah lebih dahulu mendaftar di sekolah swasta? Apakah mereka tidak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dukungan pembiayaan pendidikan?” ujar Acep, Selasa (16/6).
Acep mengkhawatirkan, jika regulasi ini dipaksakan tanpa evaluasi menyeluruh, akan muncul persepsi diskriminatif yang memicu kecemburuan sosial.
“Pendidikan tidak boleh mengkotak-kotakkan sekolah swasta maupun peserta didik berdasarkan jalur masuk tertentu,” singgungnya.
Baca Juga:Polisi Bongkar Jaringan Tembakau Sintetis di Cileungsi Bogor, 2 Bandar Muda DitangkapJembatan Situ Nanggerang Senilai Rp56 M Segera Dibangun, Pemkab Bogor: Target Rampung Akhir Tahun
Karena itu FKKSMKS Jawa Barat mendesak pemerintah untuk bersikap transparan sebelum Program SSK ini diterapkan secara penuh.
Pemerintah diminta segera memaparkan mengenai landasan regulasi yang jelas dan kuat terkait program Sekolah Swasta Kerja Sama. Termasuk menetapkan mekanisme sekolah swasta yang berhak menerima program.
Demikian juga skema pembiayaan yang berkelanjutan. Pihaknya juga minta draft Nota Kesepahaman (MoU) untuk bisa dipelajari bersama oleh pihak sekolah.
“Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu masyarakat justru menimbulkan persoalan baru di lapangan,” katanya.