JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengakui keterbatasan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih menjadi tantangan dalam menjaga ketertiban wilayah.
Dedie menyebut, Satpol PP Kota Bogor yang merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN) saat ini hanya diperkuat sekitar 200 personel untuk menjalankan tugas penegakan peraturan daerah hingga menjaga ketertiban umum di seluruh wilayah Kota Bogor.
“Satpol PP di kami hanya ada berapa? Hanya 200 personel, bayangkan mengelola sekota Bogor. Jadi memang persoalan hampir di semua daerah itu adalah kekurangan personel,” kata Dedie di Kota Bogor, Selasa (16/6/2026).
Baca Juga:Diduga Korsleting Listrik, Rumah-Toko Sparepart Motor di Citeureup Bogor Ludes TerbakarPendampingan UKS di Ciawi, Disdikbud Tasikmalaya Dorong Sekolah Cetak Generasi Sehat dan Berkarakter
Lebih lanjut Dedie pun menilai kondisi tersebut membuat beban kerja Satpol PP cukup berat karena harus mengawasi 6 kecamatan dan 68 kelurahan dengan jumlah personel yang terbatas.
Meski demikian, ia menekankan bahwa hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Tentu kami tidak bisa mengeluh. Apa yang sudah kami miliki harus dioptimalisasikan dan terus kami maksimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara untuk penambahan personel Satpol PP, Dedie menyebut harus melalui mekanisme pemerintah pusat.
Hal itu dikarenakan pemenuhan kebutuhan ASN di daerah saat ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Karena itu, Pemerintah Kota Bogor hanya dapat mengusulkan formasi sesuai kebutuhan, sementara keputusan akhir terkait jumlah yang disetujui berada di pemerintah pusat.
“Kami mengajukan 200-an, tetapi apakah 200 ini disetujui atau tidak kan tergantung dari kebijakan pusat. Tapi berapa pun yang diberikan, ya kami coba optimalisasikan,” katanya.