JAKARTA, Holopis.com – Pelemahan rupiah memicu kekhawatiran lonjakan harga obat. Kementerian Kesehatan pun langsung membatasi kenaikan agar tak membebani masyarakat.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali memunculkan kekhawatiran mengenai potensi kenaikan harga obat di Indonesia.
Di tengah tekanan ekonomi global dan tingginya ketergantungan industri farmasi terhadap bahan baku impor, pemerintah memastikan lonjakan harga obat tidak akan dibiarkan terjadi tanpa pengawasan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah telah menetapkan batas kenaikan harga obat yang masih dianggap wajar.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pelaku industri farmasi memanfaatkan pelemahan rupiah sebagai alasan untuk menaikkan harga secara berlebihan.
Menurut Budi, Kementerian Kesehatan telah menghitung rentang kenaikan harga yang masih dapat diterima.
– Advertisement –
Apabila terdapat perusahaan yang menaikkan harga di luar batas tersebut, pemerintah akan melakukan evaluasi dan memanggil pihak terkait.
“Kita sudah hitung kira-kira berapa range-nya. Yang di atas range itu dipanggil sama Ibu Rizka,” kata Budi Gunadi Sadikin saat berada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Rizka Andalucia, menjelaskan kenaikan harga obat yang masih dianggap masuk akal berada pada kisaran 10 hingga 20 persen.
Menurut Rizka, pemerintah telah memetakan obat-obatan yang mengalami kenaikan harga secara rasional maupun yang dianggap tidak wajar.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat gejolak nilai tukar.
“Kenaikan yang masih dianggap wajar sekitar 10 sampai 20 persen,” ujar Rizka.
Kementerian Kesehatan menilai pelemahan rupiah memang memberikan tekanan terhadap industri farmasi nasional.
Pasalnya, sebagian bahan baku obat masih bergantung pada impor sehingga biaya produksi ikut terpengaruh ketika nilai tukar dolar menguat.
Namun demikian, Budi menegaskan bahwa kenaikan kurs dolar tidak serta-merta membuat harga obat harus naik dalam jumlah yang sama.
Sebab, masih banyak komponen biaya produksi yang menggunakan mata uang rupiah.
Menurut dia, biaya operasional seperti pembayaran gaji karyawan, listrik, bahan bakar, hingga berbagai kebutuhan produksi lainnya masih dibayarkan menggunakan rupiah.
Karena itu, tidak masuk akal apabila seluruh kenaikan nilai tukar dolar langsung diterjemahkan menjadi kenaikan harga obat secara penuh.
“Harga obat ini banyak juga yang sumbernya rupiah. Misalnya gaji karyawannya rupiah, bayar listriknya rupiah, bensinnya juga rupiah. Jadi tidak mungkin 100 persen perubahan kurs dolar diterjemahkan menjadi kenaikan harga,” kata Budi.
Ia pun mengingatkan pelaku industri farmasi agar tidak menjadikan pelemahan rupiah sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan yang berlebihan.
Pemerintah akan terus mengawasi perkembangan harga di lapangan agar tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat.
“Kalau di atas itu, jangan mengambil untung dari situ,” tegasnya.
Di tengah kekhawatiran mengenai potensi lonjakan harga, Kementerian Kesehatan memastikan obat-obatan yang ditanggung melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan tetap aman.
Pemerintah menjamin harga obat yang masuk dalam cakupan BPJS tidak mengalami kenaikan meski nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi.
Budi mengatakan pemerintah telah menyusun daftar obat yang mengalami kenaikan harga secara masuk akal maupun yang tidak.
Dari hasil pemantauan tersebut, obat-obatan yang ditanggung BPJS masih dapat dijaga sehingga masyarakat peserta JKN tidak perlu khawatir.
“Harga obat kita sudah lihat mana yang naik yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Tapi untuk obat-obatan BPJS, kita berhasil jaga,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah mengakui terdapat sejumlah obat di luar cakupan BPJS yang mengalami kenaikan harga.
Kenaikan tersebut masih dalam batas yang dianggap rasional dan terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan.
Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah mengambil langkah yang lebih aktif dalam melindungi masyarakat dari dampak pelemahan rupiah terhadap harga obat.
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, menilai pengawasan harga obat harus diperketat agar pelemahan kurs tidak dijadikan alasan untuk melakukan kenaikan harga secara berlebihan.
Menurut Rio, akses masyarakat terhadap obat-obatan tidak boleh terganggu meskipun perekonomian sedang menghadapi tekanan.
Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh obat yang aman, bermutu, dan efektif dengan harga yang terjangkau.
“Pemerintah harus hadir dan mengambil langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap harga obat agar pelemahan nilai tukar rupiah tidak menjadi alasan kenaikan harga yang berlebihan dan merugikan konsumen,” kata Rio.
YLKI juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan obat generik dan produk farmasi dalam negeri.
Kehadiran alternatif obat dengan harga lebih terjangkau dinilai sangat penting, terutama bagi masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi.
Selain itu, YLKI mendorong pemerintah memperkuat transparansi dalam penetapan harga obat.
Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga dan terhindar dari praktik yang tidak wajar.
Di sisi lain, pelemahan rupiah dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian industri farmasi nasional.
Selama ini, industri farmasi Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku impor sehingga rentan terhadap gejolak nilai tukar.
Rio menilai pemerintah perlu mempercepat pengembangan bahan baku obat di dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi.
Langkah tersebut diyakini akan membuat industri farmasi nasional lebih kuat sekaligus melindungi masyarakat dari dampak fluktuasi kurs di masa depan.
YLKI berharap pemerintah, industri farmasi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama menjaga stabilitas harga obat.
Dengan begitu, kebutuhan kesehatan masyarakat tetap dapat terpenuhi meski ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan rupiah masih membayangi.
Di tengah kekhawatiran akan melonjaknya harga obat, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan yang terjadi akan tetap berada dalam batas yang terkendali.
Dengan pengawasan ketat serta pembatasan kenaikan maksimal 20 persen, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan dan obat-obatan dengan harga yang wajar.