JABAR EKSPRES – Komisi V DPR RI mendorong percepatan penanganan perlintasan sebidang rel kereta api di seluruh Indonesia yang dinilai masih menjadi titik rawan kecelakaan yang kerap mengancam keselamatan masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, mengatakan pembenahan perlintasan sebidang harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga terkait agar penanganannya berjalan lebih efektif.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk penanganan perlintasan sebidang. Namun, ia menilai anggaran tersebut masih belum cukup untuk menyelesaikan persoalan di seluruh Indonesia, sehingga ke depan diperlukan keterlibatan kementerian terkait untuk turut mengalokasikan anggaran di masing-masing sektor guna mempercepat penyelesaiannya.
Baca Juga:Pemkab Tasikmalaya Gaungkan Wajib Belajar 13 Tahun, Pendidikan Anak Harus Dimulai dari TKCegah Pelajar Ikut Demo BEM UI, Forkopimcam Cariu Perketat Pengawasan di Jalur Menuju Jakarta
“Anggaran Rp4 triliun itu saya apresiasi, tapi saya kira belum cukup untuk menyelesaikan seluruh perlintasan sebidang di Indonesia,” ujar Hamka saat kunjungan kerja meninjau Stasiun Bogor, Jumat (12/6/2026).
“Karena itu ke depan semua kementerian terkait, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum harus menganggarkan dana di kementeriannya masing-masing untuk menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang,” katanya.
Hamka pun menegaskan penanganan perlintasan sebidang ke depannya harus dibagi sesuai peran masing-masing pihak.
Kementerian Pekerjaan Umum diminta fokus pada pembangunan flyover dan underpass, sementara Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi sekaligus mendorong peningkatan sistem persinyalan dengan pembaruan teknologi agar keselamatan perlintasan dapat lebih optimal.
Selain itu, ia juga menyebut perlunya dukungan dari sektor perkeretaapian melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), yakni bentuk kontribusi atau tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu pembangunan serta mempercepat penanganan infrastruktur keselamatan dan pelayanan masyarakat di lapangan.
“Nanti kami kawal. Ini arahan dari Presiden bahwa amanat beliau kepada Menteri Perhubungan, bahwa persoalan keselamatan dan kenyamanan penumpang khususnya di sektor transportasi kereta api harus terjamin dengan baik,” ucapnya.
Selain itu, Hamka pun menekankan untuk adanya penyusunan roadmap (tahapan rencana) bagi seluruh pihak terkait dalam penyelesaian perlintasan sebidang.
Baca Juga:Pertamina Luncurkan Kapal Pintar Berbasis AI, Siap Bersihkan Sampah Laut Secara OtomatisTukang Pijat Jadi Korban Begal di Rancabungur, Ditendang hingga Tersungkur, Motor Pinjaman Raib
Ia menyebut penyusunan roadmap itu diperlukan agar penanganan perlintasan sebidang dapat berjalan lebih terencana ke depannya.