JABAR EKSPRES– Pemerintah Kota Cimahi mulai menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi potensi keterbatasan fiskal pada tahun anggaran 2027. Salah satu opsi yang disiapkan sebagai langkah terakhir adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 20 hingga 30 persen agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap dapat berjalan.
Wali Kota Cimahi Letkol Purn Ngatiyana menyampaikan hal tersebut usai peluncuran Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Kelurahan Cibeber, Rabu (10/6/2026).
Menurut Ngatiyana, langkah tersebut bukan pilihan utama, melainkan alternatif terakhir apabila kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 tidak mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan.
Baca Juga:Bea Cukai Jamin Layanan Ekspor Tetap Normal Meski DSI Bersiap Jadi Eksportir TunggalPolres Cimahi Sita Narkoba dan Obat Terlarang Senilai Rp800 Juta, 35 Orang Diamankan
“Jalan terakhir mungkin kita akan memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN 20 sampai 30 persen untuk kembali membangun Kota Cimahi,” tegas Ngatiyana saat diwawancarai.
Ia menjelaskan, skenario tersebut disiapkan agar sejumlah program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak mengalami hambatan akibat keterbatasan anggaran. Program PPM, perbaikan jalan, hingga pembangunan sarana lingkungan menjadi beberapa agenda yang diprioritaskan untuk tetap berjalan.
Meski demikian, Ngatiyana memastikan kebijakan tersebut tidak akan berlaku pada tahun 2026. Pasalnya, anggaran TPP ASN tahun ini telah dialokasikan dan dipastikan tetap dibayarkan secara penuh.
“Rencana untuk tahun depan. Kalau tahun ini sudah terpenuhi. Tapi kalau tahun depan nggak terpenuhi, ya terakhir adalah memotong ASN. Kita masih berupaya agar tidak sampai ke sana,” jelasnya.
Di tengah wacana tersebut, Ngatiyana mengaku telah berkomunikasi langsung dengan para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Menurut dia, respons yang diterima cukup positif karena para pegawai memahami kondisi keuangan daerah dan tujuan dari kebijakan yang tengah dipertimbangkan itu.
“Yang penting ikhlas. ASN-nya juga ikhlas katanya, selama untuk membangun masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kota Cimahi tengah berupaya menempatkan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik sebagai prioritas utama di tengah potensi tekanan anggaran.
Baca Juga:Harga Sawit Petani Swadaya Melonjak 12,32 Persen, Tembus Rp3.674 per KilogramTaman Safari Perkenalkan Satrio Wiratama, Baby Giant Panda Pertama yang Lahir di Indonesia
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Ngatiyana menegaskan efisiensi belanja daerah dinilai menjadi salah satu langkah yang harus dipertimbangkan agar program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat tidak terhenti.