JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab Bogor berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu (10/6).
Baca Juga:Pertamax Tembus Rp16.250 per Liter, Pengendara Bogor Mulai Beralih ke PertalitePengguna Pertamax di Bogor Kaget, Harga Naik Jadi Rp16.000 per Liter
Capaian ini menjadi WTP kedua secara berturut-turut pada masa kepemimpinan Rudy Susmanto.
Setelah berhasil mengembalikan predikat WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2024, kini Pemkab Bogor mampu mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah.
Rudy Susmanto menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun capaian ini harus menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan di berbagai sektor,” ujarnya.
Menurut Rudy, opini WTP tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah cepat berpuas diri. Sebaliknya, hasil audit tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia menilai masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Bogor.
“Bogor harus terus melangkah maju menjadi lebih baik. Yang terpenting, seluruh jajaran pemerintah harus semakin sayang dan cinta kepada masyarakat Kabupaten Bogor dengan menghadirkan pelayanan yang terbaik,” tegasnya.
Baca Juga:Puluhan Saksi Sudah Diperiksa, Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan ASN Bogor Belum Berujung TersangkaRevitalisasi MTsN 1 Kota Bogor Capai 90 Persen, 23 Ruang Kelas Ditargetkan Selesai Juni 2026
Lebih lanjut, Rudy meminta seluruh aparatur Pemkab Bogor terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah.
Ia juga memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
Ia turut mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan hingga kembali meraih opini WTP.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP pada Tahun Anggaran 2025 dinilai semakin memperkuat langkah Pemkab Bogor dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.