HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan pemerintah dan otoritas moneter agar tidak menganggap remeh tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini.
Menurutnya, pelemahan rupiah berpotensi memicu efek domino terhadap ekonomi nasional. Dia mengingatkan hal itu mulai dari kenaikan biaya produksi, harga barang impor, hingga tekanan terhadap daya beli masyarakat.
“Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Jumat, (15/5/2026).
Misbakhun menilai gejolak nilai tukar saat ini dipicu berbagai faktor eksternal, seperti pergeseran arus modal asing dan ketidakpastian ekonomi global yang terus meningkat. Maka itu, ia meminta langkah antisipasi dilakukan lebih cepat agar tekanan eksternal tidak merembet ke sektor riil.
Dia juga menyoroti pentingnya peran Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Ia meminta bank sentral terus melakukan intervensi secara terukur di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Menurutnya, stabilisasi rupiah tak hanya soal menjaga angka kurs semata. Tapi, juga mempertahankan kepercayaan pasar dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha.
– Advertisement –
“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” jelas politikus Partai Golkar itu.
Selain langkah moneter, Misbakhun minta pemerintah memperkuat strategi fiskal, terutama melalui optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ia menilai devisa dari eksportir harus tetap masuk ke sistem keuangan domestik agar pasokan dolar di dalam negeri tetap kuat di tengah tekanan global.
Ia juga meminta Kementerian Keuangan RI menyiapkan skenario antisipasi dalam APBN guna menjaga stabilitas industri padat karya dan harga pangan nasional.
Misbakhun bilang, pemerintah perlu mempertimbangkan relaksasi fiskal atau pemberian insentif bagi industri yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Langkah itu penting agar lonjakan biaya tak langsung dibebankan kepada masyarakat.
“Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” ujarnya.
Ia menegaskan Komisi XI DPR RI akan terus memantau perkembangan indikator makroekonomi dan mengawal koordinasi kebijakan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Lebih lanjut, koordinasi cepat dan tepat menjadi kunci agar tekanan volatilitas global tak mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tengah dijaga pemerintah.
“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” tuturnya.
Untuk diketahui, rupiah spot masih melemah pada perdagangan pada Jumat (15/5) siang. Pada pukul 12.09 WIB, rupiah spot berada di level Rp17.593 per dolar AS, melemah 0,37% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp17.529 per dolar AS.