JABAR EKSPRES – Lonjakan harga beras yang terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik, Achmad Muhtar.
Dia menilai kondisi tersebut bukan sekadar fenomena musiman, melainkan indikasi adanya persoalan struktural dalam tata kelola distribusi pangan nasional.
Menurut Achmad, meningkatnya harga beras di tengah musim panen seharusnya tidak terjadi jika sistem distribusi berjalan secara seimbang dan transparan.
Baca Juga:Sindikat Curanmor Jonggol Terbongkar, Pelaku dan Dua Penadah Dibekuk PolisiNobar Berujung Maut, Bobotoh Muda di Tasikmalaya Tewas Diduga Dikeroyok
Ia menyoroti dominasi penyerapan hasil panen oleh lembaga besar seperti Bulog dan perusahaan swasta, yang dinilai justru mempersempit ruang bagi pedagang kecil.
“Secara teori, ketika panen raya terjadi, suplai meningkat dan harga cenderung stabil atau bahkan turun. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Ini menandakan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi dan akses pasar,” ujarnya, saat dikonfirmasi jabarekspres, Selasa (5/5).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan penyerapan beras oleh pemerintah melalui Bulog memang bertujuan menjaga cadangan nasional dan menstabilkan harga.
Namun, jika tidak diiringi dengan distribusi yang merata hingga ke tingkat pedagang kecil, kebijakan tersebut justru dapat menciptakan distorsi pasar.
Achmad juga menyoroti pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dinilai belum tepat sasaran. Banyak pedagang kecil yang mengaku tidak pernah mendapatkan akses terhadap program tersebut, sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara luas.
“Program seperti SPHP seharusnya menjadi instrumen utama untuk menjangkau pelaku usaha kecil. Jika distribusinya tidak menyentuh mereka, maka tujuan stabilisasi harga menjadi tidak efektif,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa persoalan utama terletak pada ketimpangan daya beli dalam rantai pasok. Perusahaan besar dan lembaga pemerintah memiliki kemampuan menyerap dalam jumlah besar, sementara pedagang kecil terbatas oleh modal.
Baca Juga:Gubernur Ahmad Luthfi dan Sungai Watch Bakal Kolaborasi Bersihkan Sampah Sungai di Jateng Jembatan Darurat Sungai Cigoha Kembali Ambruk, Warga Tanjungsari Terpaksa Putar Jauh
Akibatnya, terjadi persaingan yang tidak seimbang dalam mendapatkan pasokan beras berkualitas. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mematikan usaha kecil dan mengurangi keberagaman pelaku pasar.
Achmad mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras, termasuk transparansi data penyerapan dan penyaluran. Ia juga menyarankan adanya kebijakan afirmatif yang secara khusus melindungi pedagang kecil, seperti kuota distribusi atau subsidi akses pasokan.