JABAR EKSPRES – Upaya pendataan ulang yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bandung mengungkap persoalan serius dalam akurasi data anak putus sekolah di Kota Bandung. Angka yang sebelumnya disebut mencapai sekitar 22 ribu anak, kini menyusut tajam menjadi sekitar 7.800 setelah melalui proses verifikasi lapangan.
Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menjelaskan bahwa perbedaan signifikan ini terjadi karena sebelumnya data masih mengacu pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, yang belum sepenuhnya tervalidasi secara faktual di lapangan.
Menurutnya, proses verifikasi dilakukan dengan metode “by name by address”, yakni pencocokan langsung berdasarkan nama dan alamat.
Baca Juga:Efisiensi Dampak Krisis Energi, Potensi Lonjakan Putus Sekolah dan Lumpuhnya Ekonomi MengancamDisdik Cimahi Dorong Anak Putus Sekolah Kembali Belajar Lewat PKBM dan Paket Kesetaraan
Dari hasil penyisiran ulang, jumlah awal 22 ribu anak berkurang menjadi sekitar 11 ribu. Setelah ditelusuri lebih lanjut, sekitar 1.600 diantaranya ternyata bukan warga Kota Bandung.
“Setelah kita cek lagi, memang ada data yang tidak sesuai. Bahkan ada yang bukan warga Kota Bandung, sehingga harus kita keluarkan dari daftar,” ujar Asep pada Senin, (27/4).
Meski demikian, ia mengakui bahwa proses pendataan belum sepenuhnya rampung. Hingga saat ini, validasi masih berlangsung di 30 kecamatan, sehingga potensi kesalahan data atau margin error masih tergolong tinggi.
Pemerintah Kota Bandung juga tengah melakukan proses “kompresi data”, termasuk menyaring kembali nama-nama yang tidak masuk dalam kategori usia sekolah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa intervensi kebijakan benar-benar menyasar kelompok yang tepat.
“Margin error masih tinggi karena belum semua wilayah selesai diverifikasi. Kami terus lakukan pengecekan ulang melalui kewilayahan,” tambahnya.
Temuan ini memunculkan kritik terhadap kualitas pengelolaan data pendidikan, khususnya terkait anak putus sekolah. Ketergantungan pada data awal tanpa validasi menyeluruh dinilai berpotensi menimbulkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Di sisi lain, penurunan angka ini juga menjadi peluang bagi Pemkot Bandung untuk lebih fokus dalam menangani kasus anak putus sekolah yang benar-benar teridentifikasi.
Baca Juga:FKKS: Sekolah Maung Ala KDM Ciptakan Diskriminasi dan Kasta! Masih Dimatangkan, Sekolah Maung Mulai Beroperasi Tahun Ajaran Baru 2026?
Dengan data yang semakin akurat, program intervensi seperti bantuan pendidikan, pembinaan, hingga pengembalian anak ke bangku sekolah diharapkan dapat berjalan lebih efektif.