HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ancaman krisis pesisir di Jawa Timur kian nyata. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong percepatan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) sebagai langkah strategis menghadapi tekanan lingkungan yang semakin kompleks di wilayah pantai utara (pantura).
Proyek yang semula ditargetkan rampung dalam 20 tahun kini dipercepat menjadi 15 tahun. Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob, abrasi, hingga penurunan muka tanah.
– Advertisement –
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan pembangunan GSW difokuskan pada tiga wilayah paling rentan, yakni Tuban, Lamongan, dan Gresik.
Wilayah itu menghadapi tekanan besar akibat penurunan muka tanah, kenaikan permukaan laut, serta aktivitas ekonomi pesisir yang intens.
– Advertisement –
“Diperlukan intervensi infrastruktur berskala besar yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan sosial,” kata Khofifah, dalam keterangan resminya, Minggu, (26/4/2026).
Menurut Khofifah, kondisi pesisir Pantura Jatim kini menghadapi ancaman serius dari berbagai sisi. Penurunan muka tanah tercatat mencapai 1–2 cm per tahun, ditambah kenaikan muka laut dan gelombang pasang ekstrem.
Dampaknya bukan hanya lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
“Termasuk kerentanan sosial meningkatnya jumlah penduduk terdampak banjir rob dan degradasi kualitas hidup masyarakat pesisir,” jelas eks Menteri Sosial RI itu.
Gangguan juga dirasakan pada sektor strategis seperti pelabuhan, industri, dan logistik nasional, serta ancaman terhadap lahan pertanian produktif.
Pembangunan GSW tak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik. Tapi, juga sebagai bagian dari transformasi kawasan pesisir.
Proyek ini diharapkan bisa mendorong revitalisasi wilayah, modernisasi sektor perikanan, hingga penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
“Ini menegaskan posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara berbasis ketahanan wilayah,” katanya.
Sinkronisasi Kebijakan dan Peran Strategis Daerah
Melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025, pemerintah daerah memiliki peran langsung dalam pengelolaan Pantura Jawa.
Posisi ini memungkinkan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Jawa Timur sebagai aktor kunci dalam pengelolaan Pantura Jawa,” ujarnya.
Perluasan Intervensi hingga Madura
Selain tiga wilayah utama, Khofifah juga mendorong intervensi di pesisir utara Pulau Madura, meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
“Saya rasa wilayah pantai utara Madura mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep ini juga kerentanannya perlu diintervensi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan asesmen lanjutan terkait pembangunan tanggul laut serta program Kampung Nelayan.
“Banyak ya kita intervensi untuk tahun depan tapi yang sekarang sudah ada beberapa titik (kampung nelayan) yang sudah dibangun salah satunya ada di Gresik dan Malang Selatan,” kata Didit Herdiawan Ashaf.
– Advertisement –