BANDUNG – Gelombang disrupsi global yang semakin kompleks dan sulit diprediksi memaksa Indonesia segera meninggalkan pendekatan kebijakan konvensional yang sektoral dan terfragmentasi. Tanpa lompatan kebijakan yang adaptif dan terintegrasi, risiko ketertinggalan serta melemahnya ketahanan nasional akan semakin nyata.
Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam diskusi bertajuk “Dampak Disrupsi Global pada Kebijakan Pemerintah” yang digelar Perkumpulan Inisiatif bekerja sama dengan BRIN RI di Bandung.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa cara kerja pemerintah yang masih berbasis sektor terpisah sudah tidak lagi memadai menghadapi tantangan global yang saling terkait.
Baca Juga:Jenderal Santri: Marbot Masjid Jadi Pangdam Siliwangi yang Tanpa Sekat dengan RakyatWawan Cobra, Senior Legendaris Menwa Jabar Berpulang ke Rahmatullah
“Disrupsi global bukan sekadar ancaman sementara, melainkan perubahan fundamental yang menuntut kita beradaptasi cepat. Jika tetap bekerja secara sektoral, kita akan selalu tertinggal. Kebijakan harus lintas sektor, berbasis data akurat, dan benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat,” tegas Hetifah.
Menurutnya, ada tiga sektor prioritas yang memerlukan respons terintegrasi dan cepat. Pertama, di bidang pendidikan: percepatan pemulihan pembelajaran pascapandemi, pengurangan kesenjangan digital, serta penguatan tata kelola berbasis data agar kebijakan lebih tepat sasaran dan presisi.
Kedua, di sektor kesehatan: penguatan layanan primer, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi wabah baru, serta pemanfaatan teknologi seperti telemedicine untuk memperluas akses dan memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional.
Ketiga, pada perlindungan sosial: transformasi menuju sistem yang lebih adaptif, responsif terhadap berbagai krisis, mampu menjangkau kelompok rentan secara tepat, termasuk menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
Ketua Umum Perkumpulan Inisiatif, Sapei Rusin, menambahkan bahwa disrupsi saat ini bersifat struktural dan sistemik, dengan dampak yang berantai lintas negara. “Ini bukan krisis tunggal. Dampaknya saling memperkuat, sehingga diperlukan tata kelola risiko yang terintegrasi antarsektor dan antarlembaga,” ujar Sapei.
Diskusi ini juga menghadirkan pembicara lain, antara lain Hamid dari BRIN, Mickael B. Hoelman dari DJSN, serta Wahyu Septiono dari FKM UI, yang memperkaya perspektif multidisiplin dalam merespons dinamika global. Forum tersebut menyimpulkan bahwa kolaborasi lintas sektor bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mendesak.