JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dihadapkan pada tantangan baru dalam pengelolaan sampah, seiring melonjaknya biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional armada pengangkut. Kenaikan harga solar non-subsidi yang digunakan truk sampah kini memberi tekanan besar terhadap anggaran operasional, sekaligus memaksa pemerintah daerah menyusun strategi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa seluruh armada pengangkut sampah di Kota Bandung saat ini masih bergantung pada solar non-subsidi. Dalam beberapa waktu terakhir, harga bahan bakar tersebut mengalami lonjakan signifikan, dari kisaran Rp14.000 menjadi Rp23.000 per liter.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pembengkakan biaya operasional. Farhan menyebut, peningkatan harga hingga Rp9.000 per liter membuat pengeluaran BBM untuk pengangkutan sampah hampir dua kali lipat dibandingkan sebelumnya.
Baca Juga:Bandung Pacu Reformasi Sampah: Kejar Target Stop TPA 2026, Fokus Pengolahan dari HuluDari Sungai ke Solusi, Ekowisata Citarik Jadi Percontohan Penanganan Sampah di Kabupaten Bandung
“Artinya, biaya operasional untuk BBM meningkat drastis. Ini menjadi tantangan serius bagi kami untuk menjaga layanan pengangkutan sampah tetap optimal tanpa membebani anggaran secara berlebihan,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Lonjakan biaya ini datang di tengah upaya Pemkot Bandung memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Pemerintah tidak hanya dituntut menjaga ritme pengangkutan, tetapi juga mempercepat transformasi menuju sistem yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Sebagai langkah strategis, Farhan memastikan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. Koordinasi ini bertujuan untuk menyusun peta jalan (roadmap) pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Menurutnya, waktu yang tersisa menuju target nasional penghentian sistem pembuangan terbuka (open dumping) pada akhir 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, perencanaan matang dan eksekusi cepat menjadi kunci.
“Kita harus bergerak dari sekarang. Masih ada waktu sekitar enam bulan untuk memastikan sistem yang kita bangun benar-benar siap. Targetnya jelas, di akhir tahun 2026 Bandung tidak lagi bergantung pada TPA,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemkot Bandung juga mulai mengkaji sejumlah opsi efisiensi, mulai dari optimalisasi rute pengangkutan, pengurangan volume sampah dari sumber, hingga peningkatan kapasitas pengolahan di dalam kota.