Kasus Dugaan Korupsi Disnaker Cimahi, Pemkot Janji Perketat Pengawasan – jabarekspres.com

JABAR EKSPRES – Dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi memantik perhatian serius pemerintah daerah. Kasus ini dinilai bukan sekadar persoalan internal dinas, melainkan peringatan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, mengatakan pemerintah kota berkomitmen menjaga proses pembangunan tetap bersih dari praktik penyimpangan. Ia menegaskan, setiap program harus berorientasi pada kepentingan publik.

“Tujuan pembangunan daerah itu untuk memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” kata Adhitia, Kamis (23/4/26).

Baca Juga:Sedang Bermain Air, Bocah 4 Tahun Hanyut di Selokan di Bojonggede BogorBabak Baru Polemik Uang Konsinyasi Tol Cisumdawu, Mosi Tidak Percaya dan Surat Terbuka Dilayangkan

Menurut dia, program kerja, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dijalankan secara transparan dan bebas dari kepentingan kelompok maupun individu. Pemerintah, kata dia, tidak ingin kasus serupa terulang.

“Tidak boleh ada kejadian seperti ini lagi, khususnya di OPD yang bertugas menyukseskan program peningkatan keterampilan SDM,” ujarnya.

Adhitia menyebut pemerintah kota belum dapat mengungkap langkah teknis perbaikan sistem secara rinci. Hal itu lantaran proses hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Cimahi masih berjalan.

Ia juga mengaku belum menerima informasi resmi mengenai aparatur sipil negara (ASN) yang diperiksa maupun konstruksi hukum perkara tersebut.

“Belum saya dengar detailnya seperti apa. Kita tunggu prosesnya sampai selesai,” kata dia.

Meski begitu, ia memastikan hasil penanganan kasus ini akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah kota. Evaluasi tersebut mencakup penguatan pengawasan hingga perbaikan tata kelola anggaran dan pelaksanaan program.

Adhitia menegaskan, pemerintah kota menargetkan terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Pengawasan akan diperketat, dan setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Baca Juga:Pembangunan Tower di Cijeruk Disorot, Kecamatan Minta Aktivitas Dihentikan SementaraDua Pelajar Disiram Air Keras di Parung Panjang, Polisi: Pelaku Masih Diselidiki

“Intinya, kami ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ke depan tidak boleh ada lagi kejadian seperti ini,” ujarnya menutup. (Mong)

Leave a Comment