JABAR EKSPRES – Indonesia mulai memperluas strategi ketahanan pangan dengan menggandeng Polandia sebagai mitra baru di sektor pertanian.
Di tengah tekanan global seperti konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok, kolaborasi lintas negara dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas produksi dan distribusi pangan.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa mengandalkan pendekatan konvensional dalam menghadapi tantangan global saat ini. Kerja sama internasional, menurutnya, harus diarahkan pada langkah konkret seperti peningkatan investasi, transfer teknologi, hingga riset bersama.
Baca Juga:Terhimpit Ekonomi, Wanita di Singaparna Nekat Rampas Gelang Emas TetangganyaPergeseran Tanah Terjang Babakan Madang, 7 Rumah Rusak dan 28 Warga Mengungsi
“Saya menerima Wakil Menteri Pertanian Polandia, kaitannya bagaimana kita memperkuat hubungan bilateral, khususnya di bidang pertanian dengan Polandia,” kata Wamentan.
Pertemuan dengan Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Polandia, Małgorzata Gromadzka, menjadi momentum penting untuk memperdalam hubungan bilateral, khususnya dalam membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan adaptif.
Indonesia memandang kerja sama ini bukan sekadar hubungan dagang, melainkan bagian dari strategi besar memperkuat fondasi pangan nasional. Apalagi, pemerintah juga tengah membuka peluang melalui perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar.
“Indonesia adalah negara yang terbuka. Kita nonblok dan kita kerja sama dengan siapapun, termasuk mengambil kesempatan yang besar. Kita ingin kerja sama dalam hal ini, kerja sama dagang antara ekspor-impor dan kemudian hal-hal yang lain yang barangkali bisa termasuk investasi,” ujarnya.
Menurutnya dalam situasi global yang penuh tantangan akibat konflik, perang dan krisis, kerja sama bilateral antarnegara dinilai semakin penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta menjaga stabilitas sektor pangan dan ekonomi.
Lebih jauh, kedua negara sepakat membentuk kelompok kerja teknis untuk mempercepat pembahasan protokol perdagangan. Langkah ini diharapkan dapat memangkas hambatan birokrasi dan mempercepat realisasi kerja sama di lapangan.
“Kita berbicara tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kerja sama antara negara-negara dalam bidang perdagangan, investasi, hingga penelitian, dan sebagainya,” tutur Wamentan.
Baca Juga:Ahmad Luthfi Terima Penghargaan Program Pengelolaan Sampah dari Kemendes PDTPolres Tasikmalaya Amankan Terduga Pelaku Penganiayaan Pemuka Agama, Masyarakat Diminta Tenang
Kedua negara secara teknis membahas peluang dan tantangan perdagangan sejumlah komoditas strategis.