JABAR EKSPRES – Komisi Pemberantasan Korupsi atau lembaga antirasuah ini membongkar praktik kotor dalam tata kelola program bantuan pendidikan melalui skema KIP Kuliah tahun anggaran 2025.
“KPK menemukan potensi konflik kepentingan hingga indikasi praktik suap dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan tersebut,” tegas laporan resmi Direktorat Monitoring pada Minggu 19 April 2026.
Direktorat Monitoring menemukan bukti nyata mengenai intervensi pejabat publik terhadap kuota mahasiswa pada jalur usulan masyarakat yang sangat rentan manipulasi data.
Baca Juga:Kadin Jawa Barat Perkuat Legalitas Konstitusi Lewat RapimprovSiasat Jitu Kanwil Kemenkum Jawa Barat Percepat Legalitas Usaha Mikro
Penyaluran beasiswa ini seharusnya menyasar mahasiswa tidak mampu namun justru menjadi komoditas politik bagi pihak tertentu yang memiliki akses kekuasaan pusat.
Konflik Kepentingan dan Skandal Suap KIP Kuliah
Lembaga tersebut mengidentifikasi konflik kepentingan pada 11 dari 16 perguruan tinggi swasta yang menjadi sampel utama dalam kajian mendalam tim monitoring KIP.
“Kondisi ini terlihat dari keterkaitan penerima kuota jalur usulan masyarakat dengan pejabat publik maupun entitas politik,” tulis tim penyidik dalam laporan tersebut.
Praktik lancung ini semakin parah dengan temuan kuota khusus bagi lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan yang mencederai integritas sistem pengawasan nasional.
Tim KIP juga menemukan fakta bahwa mayoritas kampus hanya melakukan pemeriksaan dokumen formal tanpa melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan penerima.
Lemahnya Sanksi dan Duplikasi Anggaran KIP Kuliah
Indikasi suap menjadi temuan paling mengejutkan karena terdapat oknum yang menawarkan alokasi kuota KIP Kuliah dengan tarif jutaan rupiah per kepala mahasiswa.
“Terdapat perguruan tinggi yang mengaku menerima tawaran alokasi kuota dengan imbalan antara Rp5 juta hingga Rp8 juta per mahasiswa,” ungkap laporan itu.
Baca Juga:Maxim Tantang Ratusan Pelajar SMK Adu Cerdas Bahasa Inggris di BandungJawa Barat Juara Pengangguran Nasional Saat Aplikasi Nyari Gawe Diserbu Pelamar
Mirisnya sebanyak 11 dari 15 perguruan tinggi bermasalah sejak periode 2020 hingga 2023 tetap mendapatkan jatah kuota pada tahun anggaran 2024 kemarin.
Hal ini membuktikan mekanisme sanksi administratif tidak berjalan efektif sehingga para pengelola KIP di tingkat perguruan tinggi tidak merasa takut melakukan pelanggaran.
Masalah sistemik lainnya muncul dalam bentuk duplikasi anggaran di mana satu mahasiswa tercatat menerima dua jenis beasiswa berbeda dalam waktu yang bersamaan.
“Duplikasi tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi dan integrasi data antarlembaga sehingga membuka ruang ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan,” sebut data laporan tahunan tersebut.