JABAR EKSPRES – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mendorong penguatan regulasi terkait eksekusi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), salah satunya agar bisa akses daerah di luar kawasan kumuh.
Politikus PKS itu menguraikan, selama ini eksekusi program rutilahu sangat tergantung dalam regulasi yang ada. Salah satunya terkait kurangnya fleksibilitas jangkauan program.
Misalnya, program rutilahu provinsi hanya bisa mengakses daerah kumuh yang tercantum. Padahal ada satu konteks, rumah masyarakat tergolong perlu sentuhan, tapi tidak ada di kawasan.
Baca Juga:Eksekusi Perbaikan Rutilahu dari Imah Aing Baru Berlangsung Tahun DepanTedy Dukung Kolaborasi Pemda Pemprov Tuntaskan Masalah Rutilahu
Iwan mencontohkan, di Kota Bogor, Provinsi hanya bisa membantu 2 kelurahan dari 68 kelurahan yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, yaitu Pasir Jaya dan Bojongkerta. Sementara yang harus dibantu masih banyak di seluruh kelurahan ada. “Ini kan butuh perbaikan,” katanya, Sabtu (18/4).
Karenanya, lanjut Iwan, butuh regulasi baru agar rumah warga di luar kawasan kumuh semacam itu tetap bisa diakses.
“Saya kemarin mendengar dari Pak Gubernur, kalau tidak salah, untuk penanganan wilayah kemiskinan ekstrem itu dibuat peraturan baru di pusat sama Kemendagri. Katanya diperbolehkan secara aturan oleh Provinsi untuk bisa mengakses daerah-daerah atau rumah-rumah yang tidak masuk ke kategori SK Gubernur,” jelasnya.
Langkah semacam itu tentu bagus. Artinya akan menuntaskan beberapa persoalan yang selama ini dikeluhkan warga.
Sementara soal aplikasi Imah Aing, Iwan juga mengapresiasi. Hal itu tentu makin memudahkan masyarakat.
Anggaran Program Rutilahu Pemprov Jawa Barat pada 2026 turun cukup signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Walaupun secara harga per unit naik.
Alokasi anggaran Rp10 miliar. Dengan harga per unit Rp40 juta, dari sebelumnya Rp20 juta, sehingga tahun ini hanya meng-cover sekitar 250 titik. Secara jumlah tentu berkurang drastis jika dibandingkan tahun sebelumnya. Karena setidaknya ada sasaran1.270 unit pada 2025.(son)